Jokowi Beda Sikap soal RUU KPK dan RKUHP, Moeldoko Ungkit Kasus RJ Lino

Jakarta - Presiden Joko Widodo berbeda sikap menghadapi penolakan publik terhadap RUU KPK dan RUU KUHP. Jokowi maju terus untuk RUU KPK yang kini sudah menjadi UU, namun minta penundaan untuk RUU KUHP. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan penjelasan.

"Tentu ada alasan-alasan. Pertama, hasil survei menunjukkan bahwa yang menyetujui untuk revisi UU KPK itu lebih banyak. Gitu," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019).

Baca juga: Beda Sikap Jokowi soal RUU KUHP Vs RUU KPK yang Sama-sama Ramai Ditolak

Moeldoko mengacu pada salah satu hasil survei yang menyebut 44,9% masyarakat sepakat jika UU KPK direvisi. Selain itu, Moeldoko menjelaskan mengenai pasal-pasal yang direvisi, termasuk soal wewenang SP3. Ia memberikan contoh pada kasus yang menjerat RJ Lino.

"Buktinya RJ Lino empat tahun digantung. Kenapa kok digantung? Kan begitu. Siapa orang mau digantung seperti itu?" ujar Moeldoko.

Moeldoko mengatakan, pemerintah tidak ada upaya untuk melemahkan KPK.

"Jadi, secara teknis saya nggak tahu, tapi case-case sempat muncul dalam diskusi bahwa SP3 bagus, tapi juga ada yang jadi korban. Untuk itu harus ada pelurusan. Jadi jangan melihat KPK itu dewa. Nggak ada yang dewa. Nggak ada manusia dewa di sini," sebutnya.

Baca juga: Respons JK, KPK Sebut SP3 Bisa Disalahgunakan

RJ Lino mantan Dirut PT Pelindo II. Dia ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus pengadaan 3 unit Quay Container Crane (QCC) sejak 2015. (dkp/idh)