Menteri Tak Kompak, SBY Jadi Korban

Jakarta - Polemik antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Menteri Keuangan Jusuf Anwar akan makin membuka lebar adanya ketidakkompakan di kabinet SBY. Kondisi seperti ini seharusnya tidak dibiarkan oleh presiden. Legitimasi SBY yang dipilih langsung oleh rakyat bisa terancam."Sebenarnya ketidakompakan sudah terlihat lama. Menteri-menteri terutama di ekonomi, jalan sendiri-sendiri. Kalau cara kerja seperti ini terus SBY yang dikorbankan, legitimasinya bisa menurun," kata pengamat ekonomi politik INDEF Fadhil Hasan kepada detikcom di Jakarta, Minggu (30/10/2005). Langkah yang harus dilakukan presiden saat ini adalah melakukan penyegaran di kabinet dengan melakukan reshuffle sesegera mungkin. "Presiden mau tidak mau harus mengganti menteri-menterinya yang tidak kompak," ujarnya.Di mata Fadhil, koordinasi antara lembaga departemen di kabinet SBY makin menunjukkan kelemahannya dengan belum adanya pengelolaan kebijakan ekonomi yang baik. "Menteri-menteri yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing bergerak secara individualistis," katanya,Menyoroti alokasi anggaran kepresidenan yang naik, ini adalag sebagai bukti pemerintah tidak mempunyai sense of crisis terhadap kondisi yang ada. Saat kenaikan harga BBM dan harga barang kebutuhan makin menyulitkan masyarakat, tidak sepantasnya pemerintah melalui Menteri Keuangan Jusuf Anwar menaikkan anggaran yang tidak perlu. "Efisiensi dan efektifitas anggaran harus menjadi perhatian pemerintah. Banyak anggaran main asal program, tanpa bisa diserap pada akhirnya," ujarnya.Pengamat ekonomi INFID, Imam Sugema juga ikut menyoroti polemik SBY dan Menkeu. Namun menurutnya, persoalan lemahnya koordinasi ini tak cuma ini saja. "Sebelumnya memang terlihat, menteri-menteri di ekonomi terlihat tak terkontrol dan jalan masing-masing. Pernyataan mereka kerap tidak padu dan bahkan bertolak belakang," ujarnya kepada detikcom.Imam juga menilai, seharusnya apa yang dilakukan SBY dengan memotong anggaran kepresidenan untuk disalurkan kepada rakyat juga harus dilakukan oleh menteri lainnya. "Banyak anggaran yang tidak penting dan alokasinya tidak jelas. Ini yang harus dipotong," ujarnya."Ketika rakyat sulit akibat kenaikan harga BBM, ternyata ada kenaikan gaji DPR. Lalu anggaran kepresidenan naik. Sebenarnya, apa sih yang dialokasikan pemerintah untuk rakyat. Rakyat terus yang dikorbankan," ujarnya. (mar/)