Senin 23 September 2019, 13:19 WIB
Baca Eksepsi, Rommy Kaitkan OTT dengan Suara PPP di Pemilu 2019
Terdakwa perkara suap jual-beli jabatan di Kemenag, Romahurmuziy, dalam persidangan (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -
Terdakwa kasus suap terkait jual-beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) Romahurmuziy alias Rommy menyinggung perkara yang menjeratnya dengan perolehan suara PPP dalam Pemilu 2019. Rommy memang merupakan Ketua Umum PPP ketika terjaring KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Mulanya Rommy mempersoalkan identitasnya dalam surat dakwaan sebagai mantan Ketua Umum PPP. Menurut Rommy, hal itu sebagai wujud tindakan KPK bermuatan politik.
"Jika masih ditulis, dakwaan ini membenarkan dugaan bahwa penangkapan saya adalah serangan secara inkonstitusional kepada PPP sekaligus mengiyakan dugaan muatan politik yang dibungkus KPK dengan agenda penegakan hukum sebagaimana tersebar di media beberapa bulan terakhir. Terlebih kejadian penangkapan saya 15 Maret, dilakukan sebulan sebelum Pemilu 2019," kata Rommy saat membacakan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019).
Momentum OTT itu disebut Rommy berimbas pada turunnya perolehan suara PPP dalam Pemilu 2019. Rommy membandingkan perolehan suara PPP pada Pemilu 2014 dengan 39 kursi di DPR dengan Pemilu 2019 dengan 19 kursi.
"Perolehan suara ini menjadikan PPP sebagai partai paling buncit dan nyaris tidak lolos karena mendekati ambang batas parlemen," ucap Rommy.
"Anda boleh menyatakan operasi itu murni penegakkan hukum. Namun hal yang naif kalau KPK tidak menyadari bahwa agenda penegakan hukum sebulan sebelum pemilu kepada Ketum Partai pasti memiliki imbas politik. Kecuali kalau memang rancangan mengerdilkan PPP atau mencari sensasi, maka itu sukses besar," kata Rommy.
Dalam perkara ini, Rommy didakwa menerima uang Rp 325 juta terkait jual beli jabatan di Kemenag dari Haris Hasanudin untuk mendapatkan posisi sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur. Dia didakwa menerima suap bersama-sama Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.
Rommy juga didakwa menerima Rp 91,4 juta dari M Muafaq Wirahadi. Uang tersebut berkaitan proses pengangkatan Muafaq sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.
(fai/dhn)
Mulanya Rommy mempersoalkan identitasnya dalam surat dakwaan sebagai mantan Ketua Umum PPP. Menurut Rommy, hal itu sebagai wujud tindakan KPK bermuatan politik.
Momentum OTT itu disebut Rommy berimbas pada turunnya perolehan suara PPP dalam Pemilu 2019. Rommy membandingkan perolehan suara PPP pada Pemilu 2014 dengan 39 kursi di DPR dengan Pemilu 2019 dengan 19 kursi.
"Perolehan suara ini menjadikan PPP sebagai partai paling buncit dan nyaris tidak lolos karena mendekati ambang batas parlemen," ucap Rommy.
"Anda boleh menyatakan operasi itu murni penegakkan hukum. Namun hal yang naif kalau KPK tidak menyadari bahwa agenda penegakan hukum sebulan sebelum pemilu kepada Ketum Partai pasti memiliki imbas politik. Kecuali kalau memang rancangan mengerdilkan PPP atau mencari sensasi, maka itu sukses besar," kata Rommy.
Dalam perkara ini, Rommy didakwa menerima uang Rp 325 juta terkait jual beli jabatan di Kemenag dari Haris Hasanudin untuk mendapatkan posisi sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur. Dia didakwa menerima suap bersama-sama Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.
Rommy juga didakwa menerima Rp 91,4 juta dari M Muafaq Wirahadi. Uang tersebut berkaitan proses pengangkatan Muafaq sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.
(fai/dhn)
