Mulanya Rommy mempersoalkan identitasnya dalam surat dakwaan sebagai mantan Ketua Umum PPP. Menurut Rommy, hal itu sebagai wujud tindakan KPK bermuatan politik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Momentum OTT itu disebut Rommy berimbas pada turunnya perolehan suara PPP dalam Pemilu 2019. Rommy membandingkan perolehan suara PPP pada Pemilu 2014 dengan 39 kursi di DPR dengan Pemilu 2019 dengan 19 kursi.
"Perolehan suara ini menjadikan PPP sebagai partai paling buncit dan nyaris tidak lolos karena mendekati ambang batas parlemen," ucap Rommy.
"Anda boleh menyatakan operasi itu murni penegakkan hukum. Namun hal yang naif kalau KPK tidak menyadari bahwa agenda penegakan hukum sebulan sebelum pemilu kepada Ketum Partai pasti memiliki imbas politik. Kecuali kalau memang rancangan mengerdilkan PPP atau mencari sensasi, maka itu sukses besar," kata Rommy.
Dalam perkara ini, Rommy didakwa menerima uang Rp 325 juta terkait jual beli jabatan di Kemenag dari Haris Hasanudin untuk mendapatkan posisi sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur. Dia didakwa menerima suap bersama-sama Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.
Rommy juga didakwa menerima Rp 91,4 juta dari M Muafaq Wirahadi. Uang tersebut berkaitan proses pengangkatan Muafaq sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. (fai/dhn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini