"BKO ini hal yang biasa dilakukan oleh setiap Fraksi. Ketika ada agenda penting yaitu Fit and Proper Test calon anggota BPK, tapi banyak anggota kita sedang banyak kegiatan di luar dan ada agenda partai yang harus dikawal," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Adies Kadir di Jakarta, Senin (23/9/2019).
Adies mengatakan pergantian atau rotasi kader partai yang berada di DPR RI dan menjadi anggota Komisi tertentu, adalah hal yang wajar dan biasa. Hal itu biasa dilakukan oleh fraksi-fraksi di parlemen, bukan hanya Partai Golkar namun juga partai lainnya.
Pada pekan ini Fraksi Golkar kembali merotasi sejumlah kadernya, bahkan untuk yang ketiga kalinya. Sebelumnya FPG merotasi kadernya pada 19 September 2019.
Berselang sehari tepatnya pada 20 September 2019 Fraksi Partai Golkar mengembalikan lagi ke-7 anggotanya itu ke Komisi XI. Akhirnya pada Senin (23/9/2019), Fraksi Golkar kembali merotasi sementara pada empat anggotanya yang duduk di Komisi XI.
Bukan tanpa alasan Fraksi Golkar melakukan bantuan kendali operasi (BKO) tersebut. Adies Kadir menegaskan BKO ini dilakukan lantaran ada agenda penting di Komisi-Komisi.
Sementara itu anggota FPG tidak bisa hadir atau sedang memiliki kegiatan di luar. Padahal terdapat kebijakan partai yang mesti dikawal. Alasan tersebut yang membuat BKO mesti dilakukan.
Adies heran, lantaran keputusan pergantian sementara anggota partainya di Komisi XI justru ramai diperbincangkan. Adies menjelaskan bahwa Golkar sudah sering melakukan BKO.
"Kita pernah BKO anggota Komisi I, waktu itu sedang pemilihan anggota KPI. Sementara dii Komisi III kita juga pernah melakukan rotasi saat pemilihan calon hakim agung MA dan capim KPK," jelas Anggota Komisi III DPR RI ini.
Alasan Fraksi Golkar merotasi anggotanya di Komisi XI, menurut Adies memiliki tujuan yang baik. Yaitu, bersiap-siap apabila nanti terjadi voting dalam pemilihan anggota BPK, maka anggota dari FPG sudah siap dan tidak kosong (abstain).
"Kita tidak mau ketinggalan agenda penting ini. Maka dari itu kita lakukan rotasi sementara atau BKO," ucapnya.
Adies menegaskan jika yang dilakukan oleh Fraksi Partai Golkar bukan manuver politik partainya. Apalagi, dalam memutuskan rotasi anggota di Komisi XI sudah dilaporkan kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
"Ini bukan manuver politik Golkar. Sebaliknya Golkar ingin mengawal proses pemilihan calon anggota BPK sesuai aturan yang ada," kata Adies. (ega/ega)
