Soal RAPBN, DPR Plin Plan & Egois

Solo - Pengesahaan RUU APBN Tahun 2006 menimbulkan reaksi dari bawah. DPR dinilai plin plan dalam bersikap dan dianggap hanya mementingkan kebutuhan pribadi. Mereka dinilai tidak memiliki profesionalitas kerja yang memadai karena tidak memiliki idealisme kerja untuk rakyat.Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Jawa Tengah, KH Zaim Achmad Ma'shum kepada detikcom di Solo, Sabtu (29/10/2005). RMI adalah organisasi pesantren beraliran NU. Di Jateng, kata Gus Zaim, terdapat lebih dari 1.950 ponpes yang bergabung dalam RMI.Sikap plin plan DPR itu, kata dia, adalah ketika mempersoalkan materi UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas karena rendahnya anggara pendidikan. Saat itu DPR membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya diputuskan 20% dari APBN untuk dana pendidikan seusai UUD 1945 serta-merta akan dilakukan sejak tahun 2006."Semula kami mendengar informasi karena kesulitan dalam anggaran lalu ada kompromi antara ekskutif dengan legislatif bahwa anggaran pendidikan 2006 cukup 12% saja. Tapi yang disahkan kemarin itu hanya 8,1%. Perbedaan 3,9% itu kalau itu dirupiahkan bisa mencapai Rp 17 triliun lebih. Ini jelas sikap plin-plan," paparnya."Kami tidak bisa mengerti dengan persoalan ini. Anggaran pendidikan dipangkas untuk menaikkan anggaran kepresidenan dan tunjangan anggota DPR. Dalam kondisi seperti ini, mendengar angka kenaikan anggaran bagi para petinggi negara itu rakyat sudah tidak kuat, apalagi nanti merasakannya," lanjut pengasuh Ponpes Kauman di Lasem, Rembang, tersebut.Lebih lanjut cucu kiai kharismatik Almarhum Kiai Ma'shum Lasem tersebut mengatakan DPR sama sekali tidak ingin memajukan pendidikan tapi hanya memikirkan kepentingan pribadi. Dikatakan bahwa telah tidak ada lagi empati sedikit pun di benak hati mereka terhadap kondisi rakyat. Selain itu para anggota dewan juga tidak memiliki profesionalitas kerja.Terbukti dalam rapat sangat penting yang membahas nasib rakyat kecil yang sedang terjepit, lebih dari 200 anggota DPR tidak menghadirinya. "Ini sebenarnya harus menjadi perhatian publik secara umum. Mereka bukanlah kaum profesional tetapi hanya orang-orang yang mempunyai basis massa yang kadang-kadang perlu dipertanyakan kapasitasnya," ujar Gus Zaim. (nrl/)