Di Solo, Presiden Bambang Pimpin Rapat Evaluasi Kinerja 1 Th

Solo - Banyak cara melakukan kritik dan menyampaikan aspirasi. Di Solo, belasan orang menggelar aksi teatrikal dengan memperagakan diri sebagai Presiden dan anggota Kabinet Indonesia Bersatu.Mereka menggelar rapat luar biasa evaluasi kinerja selama satu tahun. Bukan nama Kabinet Indonesia Bersatu yang mereka pilih, tapi Kabinet Nusantara Prihatin. Rapat dipimpin langsung 'Presiden' Bambang Saptono.Rapat itu digelar di Gedung Paripurna DPRD Kota Solo, Sabtu(19/10/2005). Semua 'pejabat' yang ikut rapat mengenakan pakaian beskap Jawa lengkap dengan blangkonnya. Sedangkan menteri perempuan mengenakan kebaya. Dalam rapat itu, Presiden Bambang juga mengundang semua menteri koordinator yaitu Menko Polkam, Menko Kesra, Menko Perekonomian. Menteri lain yang diundang adalah Menteri ESDM, Menteri Kelautan, Menkeu, Menteri BUMN, Menkes, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menkum dan HAM dan Menbudpar. Hadir ketua DPR dan ketua MA. "Yang lainnya hanya menteri-menterian. Tidak jelas kinerjanya, sehingga tidak perlu diundang," kata Bambang terkait tidak lengkapnya menteri yang hadir.Rapat terlambat dimulai karena menunggu kedatangan Menkeu yang dianggap mulai berani menantang atasan. Setelah dimulai, Presiden meminta semua HP dimatikan kecuali HP-nya agar bisa menerima SMS dari rakyat.Namun permintaan 'Presiden' ditolak menteri-menterinya dengan alasan mereka juga memiliki kepentingan komunikasi.Ketika rapat akan dimulai, Menko Kesra menohok Presiden karena tidak mampu menghadirkan Wakil Presiden dalam rapat itu.Saat itu 'Presiden' mengakui hubungan pribadi antara dia dengan sang wakil sedang kurang harmonis. Namun dia mintapengertian kepada para menteri untuk tetap loyal kepadanya dan membantu pemerintahannya.Sidang kemudian dilanjutkan dengan laporan menteri-menteri. Menko Polkan melaporkan penanganan keamanan dan kerawanan sosial seputar SLT. Menko Kesra melaporkan semakin banyaknya rakyat miskin sejak pemerintahan 'Presiden' Bambang, apalagi setelah kenaikan harga BBM.Namun dia berharap tidak diganti dalam rencana reshuffle kabinet karena telah bekerja ekstra keras.Menko Perekonomian mengaku heran mengapa baru dalam waktu setahun pemerintahan idenya menaikkan BBM dilaksanakan. Padahal sebelumnya dia usul kenaikan harga BBM sebesar 100 persen harus dilakukan 200 hari setelah memerintah.Menteri ESDM mengeluhkan tentang minimnya tenaga menggali sumur minyak di Nusantara. Menteri ESDM meminta program BLT dihentikan karena dinilai membodohi dan memiskinkan rakyat, apalagi cara itu bisa disebut penyuapan terhadap rakyat.Menteri Keuangan mengaku pusing dan kalau memang Presidentidak berkenan silakan dicarikan penggantinya. Sedangkan Menteri Kelautan justru mengancam akan membongkar aib pemerintah jika dia diganti.Sedangkan Menkum dan HAM memamerkan keberhasilan kerjanya, diantaranya bekerjasama dengan Polnus (Polisi Nusantara) memberantas penyakit masyarakat, perjanjian dengan separatis, dan lain-lainnya. Oleh karenanya, ia meminta 'Presiden' tidak mencopot dirinya.Menpora membanggakan prestasi olahraga yang selalu berbuntut kericuhan. Menbudpar dalam laporannya mengaku terus terang menyontek laporan menteri sebelumnya karena belum banyak perubahan atau kemajuan. Dia bahkan meminta bom ditambah lagi. "Maksud saya tentang bom adalah biaya operasional menteri," kata dia. Sedangkan Menkes mengusulkan RSJ didirikan di tiap kecamatan karena meningkatya pasien setelah kenaikan harga BBM. Ketua MA yang diberi kesempatan bicara membantah kabar bahwa dirinya menerima suap dari seorang konglomerat.Selanjutnya dia mengeluh tidak bisa mengusut kasus-kasus korupsi tingkat besar karena para pelakunya mengaku kerabat atau kawan presiden. Bahkan mengaku ikut membantu dan membiayai pencalonannya sebagai presiden.Menteri Pemberdayaan Perempuan tidak diminta memberikan laporan. Ketika diprotes oleh para menteri lainnya, 'Presiden' tetap bersikukuh bahwa itu adalah hak prerogratifnya. Ketua DPR juga marah-marah merasa tidak dihargai karena diminta datang tetapi tidak diberi waktu bicara, bahkan diberi ucapan hormat pun tidak."Suadara Ketua DPR kami harap tidak emosional. Kami meminta Anda hadir ini untuk mendengarkan kinerja kabinet, bukan memberikan kritik atau saran. Lagi pula, menurut saya, dengan tambahan tunjangan Rp 10 juta per bulan cukup untuk bagi Anda untuk menuruti kemauan kami," kata 'Presiden'. Rapat lalu dibubarkan. Semua laporan hanya ditampung tanpa ada arahan atau kesimpulan.Aksi Penyaluran EkspresiAcara itu diprakarsai Bambang Saptono yang dalam aksi teatrikal tersebut bertindak sebagai Presiden. Para pendukung aksi berasal dari teman-teman Bambang, LSM, kader lintas partai, hingga pengurus LPMK.Menurut Bambang yang juga kader PAN di Solo, acara itu murni ekspresi untuk menyalurkan aspirasi. Namun demikian acara itu diawasi ketat oleh kalangan intelijen dari berbagai unsur. (umi/)