2019/09/22 12:15:26 WIB
Politikus Gerindra: Maaf, Jokowi Belum Layak Dapat Anugerah Putera Reformasi
Halaman 1 dari 2
Andre Rosiade (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -
Politikus Gerindra Andre Rosiade mengkritik surat Universitas Trisakti yang isinya bakal memberikan gelar 'Putera Reformasi' untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, Jokowi tidak layak mendapatkan anugerah tersebut.
"Mohon maaf, Pak Jokowi rasanya belum layak mendapatkan anugerah Putera Reformasi," kata Andre kepada wartawan, Minggu (22/9/2019).
Ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi pernyataan Andre. Dia menyebutkan salah satunya Jokowi belum memenuhi janji menuntaskan kasus Tragedi 12 Mei 1998.
"Pak Jokowi belum bisa melaksanakan janji beliau sejak 2014 mau menuntaskan kasus 12 Mei 1998. Sampai sekarang belum tuntas," jelasnya.
Selanjutnya, kata Andre, semangat reformasi di era pemerintahan Jokowi juga malah menurun. Ia mengatakan hal itu terbukti dengan pengesahan revisi UU KPK yang dinilai justru melemahkan kewenangan KPK dalam memberantas korupsi.
"Apalagi di zaman Pak Jokowi semangat reformasi makin menurun. Salah satu agenda reformasi adalah pemberantasan korupsi, tapi sekarang UU KPK direvisi. Lalu kebebasan berpendapat, orang yang kritis terhadap pemerintah cenderung terindikasi mudah dikriminalisasi," ujar Andre.
"Pak Jokowi adalah penikmat reformasi, bukan pejuang reformasi," imbuhnya.
"Mohon maaf, Pak Jokowi rasanya belum layak mendapatkan anugerah Putera Reformasi," kata Andre kepada wartawan, Minggu (22/9/2019).
Ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi pernyataan Andre. Dia menyebutkan salah satunya Jokowi belum memenuhi janji menuntaskan kasus Tragedi 12 Mei 1998.
Selanjutnya, kata Andre, semangat reformasi di era pemerintahan Jokowi juga malah menurun. Ia mengatakan hal itu terbukti dengan pengesahan revisi UU KPK yang dinilai justru melemahkan kewenangan KPK dalam memberantas korupsi.
"Apalagi di zaman Pak Jokowi semangat reformasi makin menurun. Salah satu agenda reformasi adalah pemberantasan korupsi, tapi sekarang UU KPK direvisi. Lalu kebebasan berpendapat, orang yang kritis terhadap pemerintah cenderung terindikasi mudah dikriminalisasi," ujar Andre.
"Pak Jokowi adalah penikmat reformasi, bukan pejuang reformasi," imbuhnya.
