Politikus Gerindra: Maaf, Jokowi Belum Layak Dapat Anugerah Putera Reformasi

Jakarta - Politikus Gerindra Andre Rosiade mengkritik surat Universitas Trisakti yang isinya bakal memberikan gelar 'Putera Reformasi' untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, Jokowi tidak layak mendapatkan anugerah tersebut.

"Mohon maaf, Pak Jokowi rasanya belum layak mendapatkan anugerah Putera Reformasi," kata Andre kepada wartawan, Minggu (22/9/2019).

Ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi pernyataan Andre. Dia menyebutkan salah satunya Jokowi belum memenuhi janji menuntaskan kasus Tragedi 12 Mei 1998.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak Jokowi belum bisa melaksanakan janji beliau sejak 2014 mau menuntaskan kasus 12 Mei 1998. Sampai sekarang belum tuntas," jelasnya.

Selanjutnya, kata Andre, semangat reformasi di era pemerintahan Jokowi juga malah menurun. Ia mengatakan hal itu terbukti dengan pengesahan revisi UU KPK yang dinilai justru melemahkan kewenangan KPK dalam memberantas korupsi.

"Apalagi di zaman Pak Jokowi semangat reformasi makin menurun. Salah satu agenda reformasi adalah pemberantasan korupsi, tapi sekarang UU KPK direvisi. Lalu kebebasan berpendapat, orang yang kritis terhadap pemerintah cenderung terindikasi mudah dikriminalisasi," ujar Andre.

"Pak Jokowi adalah penikmat reformasi, bukan pejuang reformasi," imbuhnya.

Karena itu, Andre meminta rektorat Universitas Trisakti tidak merealisasi rencana pemberian anugerah itu. Andre, yang merupakan Wasekjen Ikatan Alumni Universitas Trisakti, mengingatkan agar tak 'menggadaikan' reformasi.

"Saya minta pihak rektorat jangan gadaikan reformasi untuk kepentingan kelompok tertentu, misal mau jadi menteri atau jajaran di BUMN," tegasnya.

Diberitakan, di media sosial ramai beredar surat Universitas Trisakti yang isinya rencana pemberian penghargaan gelar 'Putera Reformasi' kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dilihat detikcom, Minggu (22/9), surat itu berkop Universitas Trisakti bernomor 339/AK.15/USAKTI/R/IX/2019. Surat itu ditujukan kepada Menteri Sekretaris Kabinet terkait rencana pemberian penghargaan kepada Presiden Jokowi.

detikcom sudah berupaya menghubungi nomor handphone Prof Ali Ghufron terkait isu ini tapi belum ada respons. Dia disebut sedang berada di luar negeri.

detikcom juga telah berupaya menghubungi Kepala UPT Humas Universitas Tsakti Rully Besari Budiyanti, tapi dirinya juga belum mau memberikan tanggapan.