Ahli Pidana Minta Pasal 217 sampai 220 Dihapus di RKUHP

Samsudhuha Wildansyah - detikNews
Sabtu, 21 Sep 2019 14:58 WIB
Foto: Samsudhuha Wildansyah/detikcom
Foto: Samsudhuha Wildansyah/detikcom


"Kalau kemudian terhadap aspirasi masyarakat mestinya (pasal) itu salah satu yang didrop. Karena itu, dikritik banyak orang, itu warisan kolonial, bertentangan dengan keputusan MK, maka itu menjadi menarik kalau itu didrop," ungkap Suparji.

Menurutnya, pasal itu lebih menarik dikaji oleh DPR ketimbang membahas soal pasal mengenai unggas. Pasal tersebut harus dihapus karena dikatakannya bersifat multitafsir.

"Iya dihapus karena pasal itu penyerangan harkat martabat presiden dan wakil presiden dikhawatirkan masih akan multiinterpretasi," kata Suparji.

Media massa disebutnya juga akan terhambat akibat pasal itu. Pasal itu akan mengekang kebebasan berpendapat dari media massa.

"Dikhawatirkan akan memasung kebebasan pers, menyebabkan banyak orang dipidanakan, padahal mengkritik presiden itu kan jabatan mestinya, konsekuensi seorang pejabat, wajar-wajar saja dikritik," jelas Suparji.


Seperti diketahui, Presiden Jokowi memang meminta pengesahan RUU KUHP ditunda. Dia meminta agar pengesahan RUU KUHP tidak dilakukan oleh anggota DPR periode 2014-2019.

"Saya telah perintahkan Menkum HAM untuk menyampaikan sikap ini pada DPR RI, yaitu pengesahan RUU KUHP agar ditunda. Dan pengesahannya tidak dilakukan oleh DPR periode ini," ucap Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Jumat (20/9).
Halaman

(sam/aan)