KPK Tegaskan Penetapan Tersangka Imam Nahrawi Tak Terkait Revisi UU KPK

Jakarta - Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menegaskan penetapan Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus suap dana hibah KONI dari Kemenpora tidak terkait disahkannya revisi Undang-Undang KPK. Febri mengatakan penyelidikan kasus tersebut sudah dilakukan sebelum revisi UU KPK disahkan DPR.

"Penyidikan kasus suap terkait dengan penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2018 dan dugaan penerimaan lainnya dengan tersangka IMR, Menteri Pemuda dan Olahraga 2014-2019, dan MIU, Asisten Pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga, sudah dilakukan sejak 28 Agustus 2019. Jadi penyelidikan dan penyidikan dilakukan sebelum revisi UU KPK terjadi," ujar Febri kepada wartawan, Jumat (20/9/2019).

Baca juga: PMII Solo Tolak Instruksi Gerakan Turun ke Jalan Kritisi KPK

Febri mengungkapkan pengumuman tersangka merupakan bagian dari pertanggungjawaban KPK kepada publik. Informasi telah dimulainya penyidikan disampaikan ke KPK agar masyarakat ikut mengawal dan mengawasi tugas KPK.

"Namun memang dalam setiap kasus jarak pengumuman dengan penetapan tersangka berbeda-beda. Semua tergantung pada karakteristik dan kebutuhan tindakan awal dari kasus tersebut," katanya.