Dibantah PUPR, Bina Marga DKI Akan Bongkar Trotoar Tengah Jalan Kalimalang

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwenang membongkar trotoar di tengah Jalan Kalimalang, Jakarta Timur. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menyatakan trotoar itu akan segera dibongkar.

"Ya sudah kalau seperti itu, ya segera saya bongkar," ucap Hari saat dihubungi, Jumat (20/9/2019).

Hari menyebut sudah ada pertemuan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan pengelola Tol Becakayu. Pihak tol bersedia membongkar sendiri trotoar janggal itu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi kemarin, karena yang bangun itu kontraktor Tol Becakayu, daripada saya bongkar, dia akan membongkar sendiri. Ya sudah, saya tunggu. Mungkin barangkali saya bongkar takut rusak. Mungkin kalau dia bongkar sendiri masih bisa dipakai lagi," ucap Hari.

Setelah trotoar dibongkar, operator Tol Becakayu akan membuat pemanfaatan lahan di Jalan Kalimalang yang merupakan kolong tol. Dinas Bina Marga akan mengawasi dan memberi arahan pembangunan itu.

"Operator untuk segera membongkar (trotoar) dalam waktu yang tidak lama karena mereka yang bangun. Tapi, masalah penataan berikutnya, kita buat konsistensi lajur, jalan, trotoar berdasarkan arahan dari Dinas Bina Marga," kata Hari.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto mengatakan pemerintah pusat telah menerbitkan aturan tertulis yang menyatakan bahwa kewenangan tersebut ada di pemerintah daerah.

"Wewenang pembinaan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2013 itu kan punya fungsi pembinaan. Kemudian pelaksanaannya itu ada di seluruh (pemerintah) kabupaten/kota dan gubernur," tutur pria yang akrab disapa Sugi tersebut ketika mengunjungi proyek Tol Jakarta-Cikampek Layang kilometer (km) 37, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis (19/9/2019).

Sugi menegaskan, Pemprov DKI tak perlu menunggu Kementerian PUPR untuk membongkar trotoar tersebut.

"Ya sesuai fungsi jalannya. Kalau di (jalan) arteri dan kolektor kan nasional (pemerintah pusat). Kalau di lokal, kabupaten, dan daerah, itu di Pemprov," tegas Sugi.