detikNews
2019/09/20 07:24:34 WIB

Round-Up

Pimpinan KPK Begitu Heran, Tak Lagi Punya Banyak Kewenangan

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 2
Pimpinan KPK Begitu Heran, Tak Lagi Punya Banyak Kewenangan Dokumentasi penolakan revisi UU KPK sebelum disahkan DPR (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Tanda tanya bermunculan dari internal KPK selepas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 telah disahkan, bahkan seorang Laode M Syarif sebagai salah satu pimpinan merasakan demikian. Syarif pun sangsi dengan upaya pemberantasan korupsi dapat ditangani dengan apik oleh KPK di masa depan.

Dalam diskusi di KPK, Syarif memaparkan tim transisi yang telah dibentuk KPK sebagai respons atas resminya UU KPK. Aturan itu belum berlaku efektif tetapi KPK merasa perlu adanya tim transisi demi mengupayakan pemberantasan korupsi yang maksimal selepas 5 pimpinan saat ini diganti akhir tahun ini.




"Setelah membaca (UU KPK yang baru), kami menyiapkan 2 tim transisi," kata Syarif di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2019).

Tim transisi pertama disebut Syarif berkaitan dengan status kepegawaian sebab dalam UU KPK baru para pegawai KPK itu akan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sedangkan tim transisi lainnya akan meneliti UU KPK baru pasal per pasal yang berkaitan dengan kewenangan KPK untuk penindakan.




"Tim transisi untuk mengantisipasi kejanggalan yang ada di dalam UU KPK yang baru dari segi penindakan," sebut Syarif.

Memangnya apa saja kejanggalan dalam UU KPK itu?

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com