Majelis Wali Amanat UI soal Rektor Asing: Selama UU Belum Diubah Nggak Bisa

Jakarta - Wacana rektor asing untuk memimpin PTN di Indonesia sempat digaungkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) Saleh Husin menilai, selama undang-undang terkait belum diubah, wacana rektor asing belum dapat diterapkan.

"Saya kira di dalam pemilihan rektor Universitas Indonesia kita mengacu kepada UU yang ada, yaitu statuta UI, yaitu PP 68, di mana disebutkan salah satu persyaratan untuk menjadi calon rektor di UI adalah satu, warga negara Indonesia. Itu jelas kan, harus warga negara Indonesia. Kedua, syarat minimal adalah doktor. Itu dua syarat utama," kata Ketua MWA UI Saleh Husin di Sekolah Pascasarjana UI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).

Baca juga: Geramnya Jokowi pada Istilah Antek Aseng-Asing

Menurut Saleh, kebijakan soal rektor asing belum bisa diberlakukan karena belum ada UU yang mengaturnya. Selain itu, mantan Menteri Perindustrian tersebut menilai wacana rektor asing justru harus menjadi cambuk bagi kampus-kampus di Indonesia untuk bisa meningkatkan daya saing.

"Karena selama UU-nya belum diubah kan nggak bisa. Kan pertama mengubah UU. Tapi yang kedua adalah saya kira apa yang dilontarkan itu merupakan suatu cambuk buat universitas-universitas 'ayo loh berpacu, kalo nggak nanti masuk nih (rektor asing)'. Sehingga kan akhirnya orang kan terpacu untuk meningkatkan kemampuan bagaimana dalam pengelolaan universitas. Tapi kita harus positive thinking lah," ujar Saleh.

Sebelumnya, Menristekdikti mewacanakan akan merekrut rektor asing memimpin perguruan tinggi di Indonesia agar bisa menembus peringkat 100 besar dunia. Nasir menyebut sudah ada lampu hijau dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait usulan tersebut. (azr/nvl)