PUPR soal Trotoar di Tengah Jalan Kalimalang: Itu Kewenangan Pemprov DKI

Bekasi - Keberadaan trotoar di tengah Jalan Kalimalang, Jakarta Timur, terus dipertanyakan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun menginginkan agar trotoar tersebut dibongkar.

Namun, kendalanya ada di kewenangan. Pemprov DKI menilai kewenangan dari trotoar tersebut ada di tangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca juga: Trotoar Melintang di Tengah Jalan, Pemprov DKI Luruskan soal Wewenang

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto mengatakan pemerintah pusat telah menerbitkan aturan tertulis yang menyatakan bahwa kewenangan tersebut ada di pemerintah daerah.

"Wewenang pembinaan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2013 itu kan punya fungsi pembinaan. Kemudian pelaksanaannya itu ada di seluruh (pemerintah) kabupaten/kota dan gubernur," tutur pria yang akrab disapa Sugi tersebut ketika mengunjungi proyek Tol Jakarta-Cikampek Layang kilometer (km) 37, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis (19/9/2019).

Sugi menegaskan, Pemprov DKI tak perlu menunggu Kementerian PUPR untuk membongkar trotoar tersebut.

"Ya sesuai fungsi jalannya. Kalau di (jalan) arteri dan kolektor kan nasional (pemerintah pusat). Kalau di lokal, kabupaten, dan daerah, itu di Pemprov," tegas Sugi.