Jakarta - Bernama asli Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie, KUHP produk penjajah Belanda telah berlaku selama 74 tahun merdeka. Kini, Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan RUU KUHP dalam Rapat Paripurna 24 September nanti.
Dalam pembukaan RUU KUHP yang dikutip detikcom, Kamis (19/9/2019), diceritakan singkat sejarah KUHP itu. Disebutkan bila KUHP itu berlaku di Indonesia lewat Staastblaad tahun 1915.
"Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Wetboek van Strafrecht tersebut masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya.
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Wetboek van Straftrecht voor Nederlandsch-Indie dinyatakan berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah lain akan ditetapkan kemudian oleh Presiden.
"Usaha untuk mewujudkan adanya kesatuan hukum pidana untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, secara de facto belum dapat terwujud karena terdapat daerah pendudukan Belanda sebagai akibat aksi militer Belanda I dan II yang untuk daerah tersebut masih berlaku Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie dengan segala perubahannya," tuturnya.
