Bahas RUU Pesantren, Rapat Komisi VIII DPR-Menag Hujan Interupsi

Foto: Ilustrasi rapat di Komisi VIII DPR RI. (Lamhot Aritonang/detikcom).

Jakarta - Komisi VIII DPR bersama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, menggelar rapat kerja soal RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Hujan interupsi pun mewarnai rapat kerja tersebut.

Rapat digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII, Ali Taher dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin dan perwakilan dari Kemenkeu.

Hujan interupsi dilontarkan anggota dewan terkait perubahan nama RUU tersebut. RUU tersebut berdasarkan rapat panja (panitia kerja) disepakati untuk diubah menjadi RUU Pesantren.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menyepakati RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan diubah menjadi RUU Pesantren," kata Ali Taher.

Meski pada prinsipnya setuju dengan perubahan nama, sejumlah fraksi seperti Fraksi Golkar, Gerindra, hingga Hanura memberikan catatan dalam interupsinya. Mereka meminta DPR berikutnya mengusulkan RUU yang mengatur soal pendidikan agama. Para anggota dewan enggan perubahan nama ini mengesankan adanya diskriminasi kepada agama lain.

"Kenapa pendidikan keagamaan dihapuskan. Padahal banyak aspirasi yang ingin tetap mencantumkan pendidikan keagamaan, agar UU tersebut tidak hanya mengakomodasi soal salah satu komunitas saja, karena banyak pendidikan keagamaan di Indonesia," ujar anggota Komisi VIII Fraksi Hanura, Tetty Pinangkaan.

"Supaya ada catatan. Agar DPR selanjutnya menyiapkan payung hukum untuk semua keagamaan di negeri ini supaya tidak terkesan diskriminatif," sambung dia.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi VIII Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. Sara meminta periode berikutnya untuk mengusulkan RUU pendidikan keagamaan.

"Karena kami juga mendapat banyak masukan dari ormas Kristen dan Katolik. Untuk periode selanjutnya untuk tetap melanjutkan usulan RUU pendidikan keagamaan," kata Sara.

Hingga kini rapat masih terus berlangsung. DPR dan pemerintah tengah mengejar agar RUU Pesantren disahkan sebelum masa periode DPR 2014-2019 selesai di akhir bulan ini.