DPP PDIP: Opsi Reshuffle Kabinet Tidak Relevan

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjadi pasangan pertama yang langsung dipilih rakyat. Berarti, buruknya kinerja kabinet pemerintah menjadi tanggung jawab penuh SBY-JK. Hal ini dikatakan Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan HAM Firman Jaya Daeli dalam diskusi Peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober, di Jakarta Media Center, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2005)."Opsi reshuffle kabinet tidak relevan. Sebab, masalahnya ada di level pimpinan. Jangan sampai reshuffle menjadi pengalihan kesalahan ke tingkat menteri," ujar Firman.Apakah wacana pertanggungjawaban Presiden menjadi salah satu upaya PDIP untuk menggulirkan impeachment? Firman menjawab, "PDIP belum sampai pada posisi untuk melakukan impeachment. Kami ingin mengembalikan pada fungsi konstitusional seorang Presiden secara utuh," tandas dia. Firman menambahkan, ada tiga hal yang harus dikerjakan SBY-JK. Pertama, harus ada perubahan strategi kebijakan Presiden, yang pro rakyat dan demokrasi. Kedua, harus ada perubahan bentuk komunikasi sosial politik. Sebab, Presiden adalah figur utama dan bukannya Wakil Presiden, maka Presiden tidak perlu takut kepada Wakil Presiden. Selain itu, harus ada perubahan fungsi yang jelas antara Presiden dengan Wakil Presiden. Alasannya, Presiden merupakan kepala negara dan wakil presiden adalah pembantunya, yang hanya menunggu tugas dari Presiden. "Dengan demikian, tidak akan muncul matahari kembar di istana. Selama tiga hal ini tidak dijalankan, reshuffle akan menjadi percuma," papar Firman. (ism/)