RUU Pemasyarakatan Bisa Obral Remisi Koruptor? Ditjen Pas: Tunggu Paripurna

RUU Pemasyarakatan Bisa Obral Remisi Koruptor? Ditjen Pas: Tunggu Paripurna

Alfons - detikNews
Kamis, 19 Sep 2019 11:26 WIB
Sri Puguh Utami (ari/detikcom)
Sri Puguh Utami (ari/detikcom)
Jakarta - RUU Pemasyarakatan akan disahkan DPR menjadi UU. Dengan disahkannya UU itu, maka PP 99/2012 tentang Pengetatan Remisi gugur. Bagaimana respon Ditjen Pemasyarakatan Sri Puguh Utami?

"Kami belum bisa memberikan jawaban. Kita tunggu paripurna baru nanti kita sampaikan," kata Sri Puguh kepada wartawan di kantornya, Jalan Veteran, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).

Sebelum revisi UU Pemasyarakatan direvisi, pemberian remisi ataupun pembebasan bersyarat dilakukan dengan mengacu pada PP Nomor 99 Tahun 2012. Dalam PP tersebut, pemberian hak-hak untuk terpidana korupsi, teroris dan narkotika harus berdasarkan rekomendasi lembaga terkait.

"Setelah itu (pasca Paripurna DPR-red) nanti baru kita diskusi. Nanti kita lihat," ujar Sri Puguh.


Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Herry mengatakan, dengan disahkannya revisi UU Permasyarakatan, maka PP Nomor 99 Tahun 2012 tidak berlaku. Dalam revisi tersebut syarat-syarat pemberian hak-hak, seperti remisi dan pembebasan bersyarat, bagi terpidana kasus korupsi kembali mengacu pada KUHAP.

"Tidak lagi (peraturan pemerintah). Otomatis PP 99 (Tahun 2012) menjadi tidak berlaku karena semua dikembalikan ulang," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Herman Herry kepada wartawan, Rabu (18/9).

Menkum HAM Yasonna Laoly tidak khawatir RUU Permasyarakatan menjadi angin segar bagi napi korupsi.

"Enggaklah, tidak ada (memberi angin segar ke koruptor, teroris, dll), kan ada pengaturan lebih lanjut nanti," kata Yasonna.

Yasonna menjelaskan, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan remisi. Pembatasan untuk warga negara mendapatkan revisi, menurut dia, melanggar hak asasi manusia.

"Bebas bersyarat itu kan hak, pembatasan hak harus melalui UU, begitu, ya. Nanti kita lihat pelan-pelan ya, nanti kita lihat turunannya seperti apa dulu lah. Pokoknya setiap orang punya hak remisi. (Pembatasan) itu melanggar hak asasi. Pembatasan itu melalui 2, pengadilan dan UU," tuturnya.





(asp/rvk)