Panja Pastikan RUU KUHP Tidak Mengkriminalisasi Pers

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Kamis, 19 Sep 2019 08:40 WIB
Arsul Sani (andika/detikcom)
Jakarta - Anggota Panja RUU KUHP Arsul Sani mengatakan Pasal 281 dalam RUU KUHP tidak akan mengkriminalisasi pers. Sebab pasal tersebut harus dibaca secara keseluruhan berserta penjelasannya.

"Pasal 281 tidak akan mempidanakan media, karena baca RKUHP harus juga baca penjelasannya. Tidak hanya baca buku dua saja namun baca juga penjelasannya," kata Arsul, Kamis (19/9/2019).

Pasal 281 RUU KUHP itu berbunyi:

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung:
a. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
b. bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan; atau
c. tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan.

Menurut Arsul yang diributkan media yaitu tidak boleh menyebarkan hasil persidangan dan kalau merekam dan menyebarluaskan, itu bagian dari "contempt of court". Namun menurut dia harus dibaca penjelasannya bahwa yang dimaksud proses persidangan dalam pasal tersebut adalah proses persidangan yang tertutup.

"Dalam proses persidangan ketika hakim telah menyampaikan bahwa tidak boleh disiarkan, maka tidak boleh. Kalau hakim tidak mengatakan apapun, maka disiarkan ke se-antero jagat, ya silakan saja," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Hal itu menurut dia, sama dengan protes yang disampaikan para advokat, karena dalam RKUHP dikatakan setiap orang yang menentang putusan atau perintah pengadilan akan dipidana sekian tahun.

Dia menjelaskan, yang dimaksud perintah pengadilan dalam proses persidangan adalah yang bertentangan dengan hukum.

"Contohnya ada perintah dari ketua pengadilan dari eksekusi pengosongan, terus yang dilakukan oleh pengacaranya menempatkan banyak preman, itu bisa dipidana. Namun kalau pengacara itu mengajukan bantahan, ya tidak bisa dipidana karena sesuai dengan hukum," ujarnya.

Sebelumnya, Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Menkumham pada Rabu (18/9) siang menyepakati RUU KUHP dibawa pada pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU. Rapat Paripurna pengesahan RUU KUHP itu dijadwalkan akan berlangsung pada Selasa (24/9).


Koalisi Pemantau Peradilan Tolak Pasal Menghina Pengadilan di RUU KUHP:

[Gambas:Video 20detik]



(mae/asp)