.webp)
"Beda antara demokrasi dengan anarkis itu sungguh sangat tipis. Jangan dengan jubah demokrasi, seseorang bisa melakukan apapun, dan yang pada akhirnya justru sumber anarkis," kata Moeldoko di acara Forum Titik Temu 'Kerja sama Multikultural untuk Persatuan dan Keadilan' di Double Tree Hilton Hotel, Jalan Pegangsaan Timur, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada sebuah negara yang sentralistik, ingin bergerak menuju negara yang demokrasi, gagal di tengah jalan. Karena apa? Karena tidak bisa mengendalikan dengan baik. Baik Mesir, Suriah, Irak dan berbagai negara yg lain," paparnya.
Untuk itu diperlukan suatu titik temu antara stabilitas dengan demokrasi. Dikatakan Moeldoko, pemerintah yang sangat ketat mengendalikan stabilitas maka akan mengganggu demokrasi. Namun ketika demokrasi diberi ruang sebebas-bebasnya, maka kondisinya akan liar dan tak terkendali.
"Jadi kalau nanti kita berbicara atas nama stabilitas, mohon tidak terganggu. Karena sekian lama, setelah reformasi orang tidak terlalu berani berbicara kewaspadaan, orang tidak terlalu berani berbicara tentang stability, karena apa? Dicap Orde Baru," tuturnya.
Moeldoko menyebut ketika stabilitas suatu negara terancam maka akan membuat masyarakat tidak bahagia bahkan menderita. Untuk itu dia meminta semua pihak tidak memandang miring pemerintah yang ingin menjaga stabilitas di dalam sistem demokrasi bernegara.
"Yang ingin saya bangun kesadaran kali ini adalah mari, mari, kita ingin dalam negara demokrasi maka tolong stabilitas ini tidak boleh diabaikan oleh siapapun," tuturnya.
Halaman 2 dari 2
