2019/09/17 19:30:24 WIB
Round-Up
Kelalaian Kebakaran Hutan Harus Disudahi
Halaman 1 dari 2
Jokowi di Lokasi Karhutla (Dok. Setpres)
Jakarta -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui adanya kelalaian yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini cukup besar. Kelalaian tersebut harus disudahi.
Pernyataan Jokowi disampaikan saat membuka rapat terbatas di Novotel Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019). Jokowi pun hari ini terjun langsung memantau penanganan karhutla di wilayah Riau.
"Setiap tahun sebetulnya kita tidak perlu lagi rapat seperti ini, otomatis bahwa menjelang musim kemarau itu harus sudah siap. Sebetulnya itu saja. Tapi kita lalai, sehingga asapnya jadi membesar," ujar Jokowi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, puluhan ribu hektare lahan terbakar. Provinsi Riau pun kini sudah ditetapkan statusnya menjadi siaga darurat.
"Provinsi Riau status siaga darurat. Luas lahan yang terbakar juga sudah mencapai puluhan ribu hektare. Jangan sampai ini mengganggu aktivitas penerbangan sehingga berimbas kepada pertumbuhan ekonomi, aktivitas ekonomi di Provinsi Riau," kata Jokowi.
Untuk menyudahi kelalaian itu, Jokowi memerintahkan aparat penegak hukum bertindak tegas kepada pelaku karhutla, baik perseorangan maupun korporasi. Jangan sampai karhutla makin membesar.
"Kedua, saya minta juga aparat hukum bertindak tegas, baik kepada perusahaan maupun perorangan. Dan ketiga, lakukan pencegahan agar tidak merembet ke lokasi-lokasi lain, baik di gambut maupun di hutan, apalagi sudah masuk ke wilayah permukiman," tegasnya.
Hal senada disampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto. Ia kembali menegaskan instruksi Jokowi agar pelaku kebakaran hutan dan lahan ditindak sangat tegas. Penegak hukum saat ini sudah menindak pelaku, baik perseorangan maupun korporasi.
"Masalah penindakan hukum, beliau memberi penekanan bahwa hukum harus dilakukan keras dan tegas kepada siapa pun. Tentunya kita sudah mendapat laporan dari wilayah-wilayah yang terjadi karhutla, itu sudah dilaksanakan suatu proses hukum yang meliputi perorangan maupun korporasi," urai Wiranto.
Pernyataan Jokowi disampaikan saat membuka rapat terbatas di Novotel Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019). Jokowi pun hari ini terjun langsung memantau penanganan karhutla di wilayah Riau.
"Setiap tahun sebetulnya kita tidak perlu lagi rapat seperti ini, otomatis bahwa menjelang musim kemarau itu harus sudah siap. Sebetulnya itu saja. Tapi kita lalai, sehingga asapnya jadi membesar," ujar Jokowi.
"Provinsi Riau status siaga darurat. Luas lahan yang terbakar juga sudah mencapai puluhan ribu hektare. Jangan sampai ini mengganggu aktivitas penerbangan sehingga berimbas kepada pertumbuhan ekonomi, aktivitas ekonomi di Provinsi Riau," kata Jokowi.
Untuk menyudahi kelalaian itu, Jokowi memerintahkan aparat penegak hukum bertindak tegas kepada pelaku karhutla, baik perseorangan maupun korporasi. Jangan sampai karhutla makin membesar.
"Kedua, saya minta juga aparat hukum bertindak tegas, baik kepada perusahaan maupun perorangan. Dan ketiga, lakukan pencegahan agar tidak merembet ke lokasi-lokasi lain, baik di gambut maupun di hutan, apalagi sudah masuk ke wilayah permukiman," tegasnya.
Hal senada disampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto. Ia kembali menegaskan instruksi Jokowi agar pelaku kebakaran hutan dan lahan ditindak sangat tegas. Penegak hukum saat ini sudah menindak pelaku, baik perseorangan maupun korporasi.
"Masalah penindakan hukum, beliau memberi penekanan bahwa hukum harus dilakukan keras dan tegas kepada siapa pun. Tentunya kita sudah mendapat laporan dari wilayah-wilayah yang terjadi karhutla, itu sudah dilaksanakan suatu proses hukum yang meliputi perorangan maupun korporasi," urai Wiranto.
