detikNews
Selasa 17 September 2019, 19:24 WIB

Otorita Danau Toba Bertemu Warga Usai Demo Tolak Eksekusi Lahan, Ini Hasilnya

Budi Warsito - detikNews
Otorita Danau Toba Bertemu Warga Usai Demo Tolak Eksekusi Lahan, Ini Hasilnya Direktur Utama (Dirut) BPOPDT Arie Prasetyo (Foto: Budi/detikcom)
Medan - Pihak Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Danau Toba (BPOPDT), bersama dengan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), dan Polres Tobasa menggelar pertemuan bersama masyarakat Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata. Pertemuan digelar untuk menjaring aspirasi setelah sejumlah emak-emak aksi menolak eksekusi lahan beberapa hari lalu.

"Pertemuan berlangsung demokratis. Juga dihadiri anggota DPRD dan pendeta,"jelas Direktur Utama (Dirut) BPOPDT Arie Prasetyo, di Medan, Selasa (17/9/2019).




Setelah melakukan pertemuan, disepakati pembangunan jalan pariwisata dari The Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Batu Silali sepanjang 1.900 meter dan lebar 18 meter yang sempat terhenti kembali dilanjutkan.

"Pengerjaan dilanjutkan Senin 16 September 2019. Setelah sempat terhenti akibat munculnya aksi protes dari masyarakat dari Desa Sigapiton pada awal pengerjaan pada Kamis, 12 September 2019 lalu," tambahnya.



Pada pertemuan yang berlangsung lima jam itu, pihak BOPDT menegaskan bahwa lahan yang dikelola Badan Otorita tetaplah milik negara. Lahan tersebut diberikan negara untuk dikelola, dalam rangka pengembangan pariwisata Danau Toba salah satu Proyek Strategis Nasional.

Pengelolaan itu disebut harus dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku mulai dari pelepasan lahan negara melalui Kementerian LHK.

"Sudah dilepaskan dari kawasan hutan melalui SK No 579 tahun 2016. Kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya peta pelepasan hutan sesuai Keputusan Menteri KLHK no 3917 tahun 2018," ujar dia.

Setelah itu, dilanjutkan dengan penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Kemudian keluarlah sertifikat hak pengelolaan lahan dari Kementerian ATR/BPN.

"Proses mulai dari awal hingga keluarnya sertifikat sesuai prosedur," papar Arie.

Semula, luas lahan yang dari awal direncanakan menjadi Zona Otorita berkurang jauh dari sekitar 602 ha menjadi 386,72 ha. Berkurangnya luas lahan dikarenakan adanya wilayah yang harus menjadi hutan lindung.

"Karena dalam kajiannya, terdapat beberapa luasan lahan yang harus dikeluarkan karena beberapa hal misalnya karena terdapat sumber mata air utama masyarakat, kemudian karena adanya daerah yang rawan bencana jika dibangun sehingga dikeluarkan. Pada akhirnya luas kawasan yang menjadi Zona Otorita menjadi 386,72 hektar," tandasnya.

Pembangunan Kawasan Pariwisata di Tobasa Tak akan Ganggu Permukiman

Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT) Arie Prasetyo memastikan
pembangunan kawasan pariwisata terintegrasi di lahan sekuas 279 hektare tak akan mengganggu permukiman warga. Begitu pula dengan pembangunan jalan pariwisata dari The Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Batu Silali sepanjang 1.900 meter dan lebar 18 meter.

"Badan Otorita tidak pernah menghancurkan rumah. Tidak mengganggu permukiman masyarakat," jelas Arie Prasetyo di Medan, Selasa (17/9/2019).

Lahan milik Badan Otorita yang akan dibangun, memang berdekatan dengan lima desa. Namun, dari lima desa itu, hanya tiga yang berbatasan langsung seperti Desa Sigapiton, Motung dan Pardamean Sibisa. Sedangkan dua desa lainnya tidak berbatasan langsung yakni, Desa Parsaoran Sibisa dan Horsik.

"Pembangunan yang tengah dikerjakan, tidak ada berhubungan fisik dengan Desa Sigapiton. Karena posisinya berada di bawah, diapit dua tebing," terang Arie.

Hanya saja, di lahan Badan Otorita itu ada tanaman yang merupakan usaha rakyat. Pertemuan sudah digelar untuk menyelesaikan persoalan tersebut pada Jumat (13/9).

"Bekas kawasan hutan, tidak ada yang tinggal di situ. Sudah dilakukan antisipasi untuk hindari adanya longsor, karena wilayah tebing," imbuhnya.

Sebelumnya, BOPDT sudah mensosialisaikan kepada masyarakat. Dalam sosialisasi itu, masyarakat diberi tahu di lahan Badan Otorita itu akan dibangun perhotelan dan lainnya.

Lebih lanjut dikatakannya, nantinya mereka akan melibatkan masyarakat setempat. Tujuannya, agar masyarakat sekitar dapat ikut merasakan pembangunan kawasan pariwisata terintegrasi di yang berada di wilayah Kabupaten Toba Samsosir (Tobasa).
(knv/knv)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com