Selasa 17 September 2019, 16:32 WIB
Geledah Kantor Dinas PU-Disdik Kepri, KPK Sita Dokumen Laporan Bulanan
Foto: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Selasa (17/9/2019). ANTARA/Ogen
Tanjungpinang -
KPK menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kepulauan Riau (Kepri). KPK menyita sejumlah dokumen yang berisi laporan kegiatan bulanan Disdik Kepri.
Kepala Disdik Kepri Muhamad Dali, seusai penggeledahan KPK di ruang kerjanya, mengatakan dokumen yang dibawa KPK berupa laporan kegiatan bulanan mulai Januari-Desember 2018 dan Januari-Agustus 2019. Penyitaan itu terkait kasus suap Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun. Total dokumen yang disita ada 2 bundel dokumen.
"Penggeledahan ini terkait kasus suap jabatan yang melibatkan Pak Nurdin Basirun (Gubernur Kepri nonaktif," kata Dali di kantornya, di Tanjungpinang, yang dikutip Antara, Selasa (17/9/2019).
Penggeledahan itu dilaksanakan tadi sekitar pukul 09.30 WIB. Penyidik KPK datang lebih dulu ke Disdik Kepri, namun mereka belum melakukan penggeledahan hingga Dali tiba ke kantornya seusai mengikuti upacara HUT Perhubungan.
Dali mengatakan pengangkatan dirinya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kepri sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan tidak memberi uang kepada Nurdin Basirun untuk mendapatkan jabatan eselon II tersebut.
"Saya ikuti proses, ikut open bidding. Tidak, tidak ada uang atau hadiah yang saya berikan kepada gubernur saat itu," ungkap Dali.
Dali naik jabatan dari Kepala Bidang SMK menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kepri pada Juli 2018. Dia menegaskan, belum pernah diperiksa KPK sebagai saksi. Ia mengaku tidak mengetahui kaitan dirinya dengan kasus yang ditangani KPK tersebut.
"Saya agak kaget, terkejut, tiba-tiba dapat informasi KPK sudah tiba di kantor," katanya.
(rvk/dhn)
Kepala Disdik Kepri Muhamad Dali, seusai penggeledahan KPK di ruang kerjanya, mengatakan dokumen yang dibawa KPK berupa laporan kegiatan bulanan mulai Januari-Desember 2018 dan Januari-Agustus 2019. Penyitaan itu terkait kasus suap Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun. Total dokumen yang disita ada 2 bundel dokumen.
"Penggeledahan ini terkait kasus suap jabatan yang melibatkan Pak Nurdin Basirun (Gubernur Kepri nonaktif," kata Dali di kantornya, di Tanjungpinang, yang dikutip Antara, Selasa (17/9/2019).
Dali mengatakan pengangkatan dirinya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kepri sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan tidak memberi uang kepada Nurdin Basirun untuk mendapatkan jabatan eselon II tersebut.
"Saya ikuti proses, ikut open bidding. Tidak, tidak ada uang atau hadiah yang saya berikan kepada gubernur saat itu," ungkap Dali.
Dali naik jabatan dari Kepala Bidang SMK menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kepri pada Juli 2018. Dia menegaskan, belum pernah diperiksa KPK sebagai saksi. Ia mengaku tidak mengetahui kaitan dirinya dengan kasus yang ditangani KPK tersebut.
"Saya agak kaget, terkejut, tiba-tiba dapat informasi KPK sudah tiba di kantor," katanya.
(rvk/dhn)
