RUU KUHP: Kritik Kebijakan Pemerintah Tak Termasuk Penghinaan Presiden

Jakarta - Pasal Penghinaan terhadap Presiden tertuang dalam RUU KUHP untuk menggantikan KUHP kolonial Belanda. Dalam penjelasannya disebutkan tegas bahwa kebebasan berpendapat untuk mengkritik kebijakan pemerintah tidak termasuk kategori penghinaan presiden.

Pasal 218 ayat 1 menyebutkan:
Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

"Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik ataupun pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah," demikian bunyi penjelasan RUU KUHP versi 15 September yang dikutip detikcom, Selasa (17/9/2019).

Yang dimaksud dengan 'menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri' pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri Presiden atau Wakil Presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah.

"Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela (dilihat dari berbagai aspek: moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM/kemanusiaan), karena 'menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan' (menyerang nilai universal). Oleh karena itu, secara teoretik dipandang sebagai rechtsdelict, intrinsically wrong, mala perse dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisasi) di berbagai negara," ujarnya.

Pasal 218 ayat 2 juga menegaskan tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

"Dalam ketentuan ini dimaksud dengan 'dilakukan untuk kepentingan umum' adalah melindungi kepentingan masyarakat banyak yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi," katanya.

Untuk mencegah kesewenang-wenangan negara, delik Penghinaan Presiden bukan delik biasa. Pasal ini dikategorikan sebagai delik aduan. Pengaduan itu dapat dilaksanakan oleh kuasa Presiden atau Wakil Presiden.

"Yang dimaksud 'Kuasa Presiden atau Wakil Presiden' dalam ketentuan ini adalah pejabat atau seseorang yang ditunjuk oleh Presiden atau Wakil Presiden," kata penjelasan RUU KUHP. (asp/aan)