Interupsi di DPR: BBM, Anggaran Presiden, dan Tunjangan DPR

Jakarta - Hujan interupsi mewarnai sidang paripurna DPR. Sejumlah anggota DPR melakukan interupsi dengan beragam tuntutan. Antara lain soal kenaikan harga BBM, anggaran Presiden, dan tunjangan DPR. Bahkan, ada interupsi soal pupuk. Interupsi itu dilakukan para anggota DPR dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung Nusantara, Gedung DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (28/10/2005). Sidang dipimpin Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif. Kursi pimpinan sidang hanya diduduki Zaenal, karena tiga pimpinan dewan lainnya, Agung Laksono, Muhaimin Iskandar, dan Soetardjo Soerjogoeritno absen. Anggota DPR yang menyeret-nyeret kembali masalah kenaikan harga BBM adalah Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo. Dia meminta agar DPR segera mengagendakan rapat paripurna yang membahas mengenai implikasi kenaikan harga BBM.Tjahjo juga menyayangkan, sikap pimpinan dewan yang cuek terhadap surat fraksi-fraksi di DPR yang mengusulkan diadakan rapat paripurna luar biasa beberapa waktu lalu untuk membahas kenaikan tersebut. "Karena implikasinya dirasakan secara bersama-sama, mohon secepatnya diagendakan. Kita dewan perwakilan rakyat bukan dewan perwakilan pemerintah," kata Tjahjo dengan nada tinggi. Tjahjo juga menyentil kesimpangsiuran anggaran yang diajukan pemerintah, terutama anggaran Presiden dan Wakil Presiden. Kesimpangsiuran diakibatkan oleh tidak kompaknya para pejabat pemerintah dalam memberikan pernyataan. "Kita setiap hari seolah-olah mendapat teror. Presiden, Wapres, menteri-menteri berbeda pendapat, ini perlu diluruskan. Yang dibawa ke DPR harus utuh dari pemerintah," ungkapnya. Terkait interupsi itu, pimpinan sidang Zaenal Ma'arif belum dapat memberikan jawaban. Sebab, sidang tetap dilanjutkan dengan pendapat fraksi-fraksi mengenai RUU APBN tahun 2006.Sementara itu anggota Fraksi PAN Patrialis Akbar meminta pemerintah serius memperhatikan kelangkaan pupuk di kalangan petani. Ia meminta supaya persoalan ini segera diselesaikan. "Saya baru mendapat telepon ternyata pupuk itu tidak ada. Apalagi yang disubsidi, saya meminta agar DPR merespons ini," cetusnya.Yudi Krisnandi dari FPG, juga melayangkan interupsi mengenai tidak adanya rincian neraca pendapatan belanja negara. Ia juga mempertanyakan anggaran DPR, termasuk anggaran tunjangan operasional DPR. "Di sini (buku RUU APBN 2006) hanya disampaikan secara total. Saya ingin menanyakan DPR masuk di mana? Apakah dana sebesar itu termasuk tunjangan?" tukasnya.Sidang paripurna yang beragendakan pengambilan keputusan RAPBN 2006 ini digelar mulai pukul 10.00 WIB. Sekitar pukul 12.00 WIB sidang sempat diskors untuk salat Jumat dan dilanjutkan lagi pukul 13.00 WIB. Hingga kini sudah ada tiga fraksi yang menyampaikan pendapatnya, yaitu FPDS, Fraksi Partai Golkar dan FPDIP. (ahm/)