RUU KUHP: Korporasi Bisa Dikenai Hukum Adat hingga Pembubaran Perusahaan

Tsarina Maharani - detikNews
Selasa, 17 Sep 2019 14:47 WIB
ilustrasi (dok.detikcom)
Jakarta - Berbeda dengan KUHP Belanda, RUU KUHP mengusung nilai-nilai nasional, salah satunya hukum adat. Nah, yang dikenai pidana salah satunya juga korporasi. Apa saja hukumannya?

"Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu," demikian bunyi Pasal 165 RUU KUHP versi 15 September 2019 yang dikutip detikcom, Selasa (17/9/2019).

Tindak Pidana oleh Korporasi didefinisikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pidana bagi korporasi bisa berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan bagi korporasi sebagaimana terdiri atas:

a. pembayaran ganti rugi;
b. perbaikan akibat Tindak Pidana;
c. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
d. pemenuhan kewajiban adat.
e. pembiayaan pelatihan kerja;
f. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;
g. pengumuman putusan pengadilan;
h. pencabutan izin tertentu;
i. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
j. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;
k. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan
l. pembubaran Korporasi.

"Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf j, dan huruf k dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun," ujar draft yang akan disahkan pekan depan itu. (asp/rvk)