Pegawai KPK Jadi ASN, PPP Berharap Gajinya Tak Berkurang

Jakarta - Pegawai KPK akan berstatus aparatur sipil negara (ASN) setelah revisi UU KPK disahkan menjadi UU. PPP memberikan catatan atas pengesahan revisi UU KPK dalam paripurna.

"Penting ini untuk teman-teman KPK ya, PPP tadi tegas meminta agar karena nomenklatur kepegawaian di KPK ini nanti akan disesuaikan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, PPP bisa menerima itu tapi dengan catatan dengan syarat," ujar anggota F-PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019)

Arsul menyebut hak keuangan dan tunjangan pegawai KPK seharusnya tidak berkurang. Menurutnya, tunjangan dan hak tersebut harus sama dengan jumlah yang diterima sebelumnya

"Apa itu, agar hak-hak keuangan dan tunjangan yang selama ini telah diterima oleh teman-teman pegawai KPK, itu tetap. Tidak boleh berkuranglah, dengan berlakunya undang-undang ini," kata Arsul.

Arsul mengatakan hal ini menjadi catatan penting yang diajukan PPP dalam persetujuan revisi UU KPK.

Baca juga: Superkilat, Ini Kronologi 13 Hari DPR-Jokowi Revisi UU KPK

"Itu menjadi catatan penting, yang menyertai persetujuan terhadap pengesahan undang-undang revisi atas Undang-Undang KPK ini," ujar Arsul.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna, Arsul mengatakan upaya penguatan pemberantasan korupsi tidak berhenti pada revisi UU KPK. Dia mengusulkan dua UU lain yang terkait turut direvisi di DPR periode mendatang.

"Perlu menjadi komitmen kita semua sebagai pembentuk UU agar di periode yang akan datang direvisi pula UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan kemudian UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang merupakan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi," ujarnya.


Presiden Jokowi Setuju Revisi UU KPK:

[Gambas:Video 20detik]

(dwia/fdn)