PD Juga Tak Setuju Dewas KPK Dipilih Presiden, Ingatkan Abuse of Power

PD Juga Tak Setuju Dewas KPK Dipilih Presiden, Ingatkan Abuse of Power

Nur Azizah Rizki, Tsarina Maharani - detikNews
Selasa, 17 Sep 2019 13:30 WIB
Erma Suryani Ranik (Foto: dok. Istimewa)
Erma Suryani Ranik (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta - Fraksi Partai Demokrat (PD) menyampaikan pandangannya soal revisi UU KPK yang baru saja disahkan DPR. Demokrat tidak setuju Dewan Pengawas (Dewas) KPK dipilih langsung oleh presiden.

Pandangan Fraksi PD dibacakan oleh Erma Suryani Ranik dalam sidang paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Demokrat membacakan pandangannya di rapat paripurna karena dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Badan Legislasi DPR bersama pemerintah soal revisi UU KPK, fraksi partai berlambang logo Mercy itu belum memberikan pandangan.

"Fraksi PD memberikan catatan secara khusus terkait dengan dewan pengawas," ujar Erma.


Pandangan tersebut dibacakan setelah revisi UU KPK disahkan di sidang paripurna. Erma membacakan pandangan Fraksi Demokrat yang diteken oleh ketua dan sekretaris fraksi, Edhy Baskoro (Ibas) Yudhoyono dan Didik Mukrianto.

"Di forum partai paripurna ini, Fraksi PD mengingatkan adanya kemungkinan abuse of power apabila dewan pengawas dipilih oleh presiden," kata Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Erma menyebut fraksi partainya menyarankan agar dewan pengawas tidak dipilih sendiri oleh presiden. Dengan begitu, tidak akan terjadi abuse of power atau penyalahgunaan wewenang.

"Fraksi PD tetap berpandangan, hematnya, dewan pengawas ini tidak menjadi kewenangan presiden," ucap Erma.
Selanjutnya
Halaman
1 2