APBN 2006 Tak Efisien, Hanya Memperkaya Pemerintah dan DPR

Jakarta - Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2006 yang akan disahkan DPR hari ini dinilai tidak memihak kepada rakyat. APBN 2006 yang mendapat sorotan tajam dari sebagian kelompok masyarakat ini hanya memperkaya pemerintah dan DPR saja.Penilaian ini disampaikan oleh Komite Bersama Anti Pemiskinan yang terdiri dari berbagai kelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pernyataan sikapnya seperti yang diterima detikcom, Jumat (28/10/2005). Pernyataan sikap ditandatangani oleh Wahyu Susilo (Infid), Suryani (Jari), Abdul Gofur (Gapri), Lili Pulu (Kapal Perempuan) dan lain-lain. Ketidakefisienan ini terlihat dari rincian yang ada APBN 2006. Di sektor yang terkait langsung dengan pembangunan manusia dan penanggulangan kemiskinan hanya mendapat alokasi minoritas dibandingkan belanja rutin pembangunan yang sebagian besar dihabiskan untuk pembiayaan alat-alat birokrasi dan pembayaran utang luar negeri. Rakyat pun makin dibebani dengan pencabutan subsidi BBM yang berimplikasi bukan saja pada kenaikan BBM tetapi juga kenaikan beban hidup dan kemorosotan kualitas hidup.Komite Bersama Anti Pemiskinan berpendapat, pemerintah dan DPR tidak melaksanakan efisiensi anggaran secara konsisten. Dengan alasan efisiensi anggaran, pemerintah mencabut subsidi BBM dan menaikan harga hingga 185 persen. Sementara di sisi lain pemerintah dan DPR melakukan pembengkakan anggaran bagi aparat dan birokrasi, antara lain dengan menaikkan tunjangan DPR hingga Rp 15 juta per orang hingga menaikkan anggaran kantor presiden menjadi Rp 1,147 triliun."DPR dan pemerintah memperlihatkan kompetisi memperkaya diri dengan mengusulkan penambahan alokasi tunjangan dengan alasan penyesuaian harga BBM. Anehnya, Presiden SBY terheran-heran dan merasa tidak tahu dengan pembengkakan anggaran tersebut," ujar mereka.Karena banyaknya pengingkaran dan tak berpihak kepada rakyat, Komite mendesak DPR untuk tidak mengesahkan rencana APBN 2006 dalam rapat paripurna, Jumat siang ini, dan dibahas kembali dengan melibatkan secara penuh partisipasi rakyat Indonesia, agar menjadi APBN yang pro-rakyat. (jon/)