Kandidat Menko PMK Diharapkan Sosok Senior yang Visioner

Jakarta - Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengkoordinasikan banyak kementerian dan lembaga. Posisi ini harus diisi oleh sosok yang benar-benar punya visi jitu, kursi menteri PMK jangan hanya menjadi jatah cadangan politikus parpol pendukung pemerintah.

Pandangan tersebut disampaikan oleh peneliti departemen politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes. Dia melihat kebiasaan politik sejak Kementerian PMK masih bernama Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra).

"Dalam sejarahnya, beberapa menteri sebelumnya berasal dari kader partai seperti Agung Laksono, Ical (Aburizal Barkrie), Jusuf Kalla, Hamzah Haz, sepertinya akan diisi oleh tokoh partai lagi," kata Arya kepada wartawan, Senin (16/9/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kursi kementerian itu cenderung dialokasikan untuk politikus parpol, meski sebenarnya politikus parpol tak selalu punya kemampuan kepemimpinan dan koordinasi yang lebih baik ketimbang non-parpol. Sebaiknya untuk pemeritahan Presiden Jokowi periode 2019-2024 nanti, kursi menteri PMK diisi oleh orang yang benar-benar kompeten, bukan semata-mata untuk memberi kursi bagi politikus parpol.

"Kementrian ini menyangkut banyak hal tentang pelayanan publik dan kualitas SDM, seperti pendidikan, kesehatan, sosial dan perempuan. Sebaiknya posisi kemenko PMK bukan posisi cadangan bagi politikus partai, harus dicari orang yang mampu mengelola bidang-bidang di atas dan visioner," tutur Arya.

Sosok visioner cocok menempati posisi itu, karena kementerian ini membawahi banyak urusan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, Kemenko PMK mengoordinasikan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan instansi lain yang terkait. Perlu sosok senior untuk mengemban pekerjaan ini.

"Menurut saya karena ini kementerian koordinator yang membawahi beberapa kementrian, sebaiknya diisi oleh menteri yang senior dan mempunyai jejaring politik yang luas. Begitu juga soal leadership, sebaiknya calon yang sudah teruji dan berpengalaman memimpin," kata dia.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sodik Mudjahid, memandang menteri PMK ke depan harus lebih baik dari saat ini. Pembangunan sumber daya manusia dan karakter nasional sebagai penguatan jati diri bangsa dinilainya masih jalan di tempat.

Indikatornya, menurut Sodik, ranking perguruan tinggi Indonesia masih rendah di dunia, sehingga ada wacana rektor asing. Kedua, nilai budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia meningkat, konflik sosial dan budaya meningkat, serta pemahaman dan komitmen generasi milenial terhadap Pancasila dan 4 Pilar Kebangsaan masih lemah.

"Menteri PMK ke depan harus lebih baik," kata Sodik.

Detikers juga dapat membantu Jokowi mencari Menag lewat polling 'Bantu Jokowi Cari Menteri' di sini. Caranya yaitu dengan memilih 'Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan'' lalu 'Calon Menteri Agama (non-incumbent)'. Polling berlangsung pada 10-30 September 2019. (dnu/imk)