detikNews
Senin 16 September 2019, 16:37 WIB

Bantu Jokowi Cari Menteri

Menag di Periode Kedua Jokowi Diminta Tegas Atasi Radikalisme

Danu Damarjati - detikNews
Menag di Periode Kedua Jokowi Diminta Tegas Atasi Radikalisme Gedung Kemenag (Istimewa)
Jakarta - Persoalan pendirian rumah ibadat sering muncul di berbagai wilayah negara ini. Pada periode pemerintahan 2019-2024 nanti, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan memilih menteri yang mampu menjamin pendirian rumah ibadat sekaligus tegas mengatasi radikalisme agama.

Hal ini disampaikan oleh rohaniwan Katolik sekaligus Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Romo Benny Susetyo. Dia berbicara soal kriteria ideal yang cocok mengisi kursi Menteri Agama periode selanjutnya.

"Ya seperti Pak Lukman (Menag Lukman Hakim Saifuddin)-lah, Pak Lukman itu ideal. Tetapi kalau bisa, perlu ideal yang plus, yakni ditambah keberanian dan tata kelola yang lebih baik," kata Benny kepada wartawan, Senin (16/9/2019).



Soal pendirian rumah ibadat, ada Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragam, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Sosok Menag ke depan dituntut untuk mampu berkomunikasi lintas sektor ke Kemendagri dan kepala daerah hingga mengoptimalkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

"Sebab, kalau persoalan rumah ibadat tidak selesai, maka ini juga masalah karena ini menyangkut keragaman dan kemajemukan, dan berhadapan dengan paham-paham radikal yang ada di semua agama. Itu kan sebenarnya tugas konstitusional, menjamin orang memiliki kebebasan menjalankan ibadah dan agama," kata Benny.

"(Menag ke depan perlu) Lebih tegas, sosok negarawan, memahami konstitusi, yang bisa berkomunikasi dengan lintas kementerian terutama menteri dalam negeri dan kepala-kepala daerah. Juga, orang yang tegas menegakkan peraturan-peraturan yang terkait dengan pendirian rumah-rumah ibadat dan bagaimana mengatasi radikalisme itu," tuturnya.

Secara umum, dijelaskan Benny, Menag mewakili semua agama, maka dia juga harus mampu berkomunikasi lintas agama. Menteri tak harus berasal dari parpol, tapi perlu sosok yang profesional dan bisa menjalankan komunikasi politik.

"Yang pertama, dia harus punya integritas, selanjutnya dia harus punya skill komunikasi, memahami peta politik, birokrat, juga marketing untuk meyakinkan gagasan dia," kata Benny.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, menyatakan Kemenag punya dua peran. Pertama, mewujudkan kerukunan umat beragama dan memberi pelayanan bidang keagamaan. Kedua, menjalankan fungsi pendidikan keagamaan. Maka Menag ke depan harus punya kemampuan di bidang keagamaan sekaligus pendidikan. Menag juga harus mendukung nilai-nilai toleransi dan paham keagamaan moderat.

"Sehingga potensi konflik antar atau intra-umat beragama dan terdeteksinya potensi radikalisme berbasis agama dapat diantisipasi oleh Kementerian Agama ini," kata Ace saat diwawancarai terpisah.



Figur Menteri Agama harus memiliki terobosan untuk mengembangkan SDM unggul pada lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. Potensi tersebut dimiliki Kementerian Agama RI.

Detikers juga dapat membantu Jokowi mencari Menag lewat polling 'Bantu Jokowi Cari Menteri' di sini. Caranya, memilih 'Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan' lalu 'Calon Menteri Agama (non-incumbent)'. Polling berlangsung pada 10-30 September 2019.
(dnu/imk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com