.webp)
Massa yang menyebut namanya sebagai Front Perjuangan Partai Gerindra (FPG) Sumbar itu melakukan aksi demo pada Senin (15/9/2019), sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka mendesak Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto membatalkan SK penunjukan ketua DPRD yang sudah telanjur keluar.
"Kami sudah berjuang mati-matian untuk partai ini," teriak para pengunjuk rasa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kordinator FPG Gerindra Sumbar, Andri Wijaya, mengatakan aksi demo ini dilakukan karena ada ketidaklaziman penunjukan ketua DPRD di Sumbar. Ketidaklaziman yang dimaksud adalah menempatkan pengurus inti, seperti ketua, sekretaris, dan bendahara (KSB) yang berhasil lolos ke parlemen sebagai ketua DPRD.
"Kami menolak keputusan ini karena ini tidak benar. Kita menolak SK yang dikeluarkan DPP karena ada pimpinan DPRD yang ditetapkan tidak dari unsur ketua, sekretaris, dan bendahara (SKB) partai," kata Andri Wijaya kepada wartawan.
Andri mencontohkan salah satunya posisi Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat yang diserahkan kepada Supardi, bukan kepada Desrio Putra, yang merupakan Sekretaris DPD Gerindra Sumbar dan yang memiliki suara tertinggi saat Pileg DPRD Sumbar. Dia menjelaskan bukan hanya DPRD provinsi, beberapa DPRD di Sumbar lainnya yang dimenangi Gerindra, yang ditunjuk sebagai ketua DPRD, juga bukan dari unsur SKB.
"Untuk itu, kita menuntut DPP merevisi SK itu sebelum dilakukan pelantikan pimpinan DPRD," kata Andri.
 Kader Gerindra di Padang Demo Prabowo, Minta SK Ketua DPRD Se-Sumbar Dicabut (Jeka/detikcom) |
Andri menduga perbedaan antara pernyataan Prabowo dan isi SK DPP itu disebabkan adanya mafia jabatan yang mengelilingi Partai Gerindra.
Dalam aksinya, massa membawa sejumlah poster berisi tuntutan. Aksi akan dilanjutkan pada Rabu dan Kamis besok jika SK tak kunjung diubah.
"Kita minta mafia jabatan ini diberantas," pungkas Andri. (rvk/tor)
