detikNews
Minggu 15 September 2019, 10:25 WIB

Jika Pegawai KPK Jadi ASN, Bagaimana Usut Korupsi di Pemerintah?

Tim detikcom - detikNews
Jika Pegawai KPK Jadi ASN, Bagaimana Usut Korupsi di Pemerintah? Aksi penolakan terhadap revisi UU KPK. (Deny Prastyo Utomo/detikcom)
FOKUS BERITA: KPK di Ujung Tanduk
Jakarta - Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Kalteng menolak revisi UU KPK, termasuk pasal yang menyatakan pegawai KPK akan menjadi aparatur sipil negara (ASN). Menurut AMM Kalteng, hal itu berisiko terhadap independensi pegawai yang menangani kasus korupsi di instansi pemerintahan.

"KPK harus bebas dari intervensi. KPK jangan sampai dijadikan lembaga pemerintah pusat. Selain itu, jika pegawai KPK dimasukkan dalam kategori ASN, maka hal ini akan beresiko terhadap independensi pegawai yang menangani kasus korupsi di instansi pemerintahan," kata Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalteng, Kurniawan, dalam keterangan tertulis seperti dikutip pada Minggu (15/9/2019).


Kurniawan menilai revisi UU KPK hanya akan melemahkan lembaga antirasuah itu. Dia pun meminta agar independensi KPK tidak diganggu gugat.

"Kami pertegas, independensi KPK jangan sampai diganggu-gugat, KPK harus bebas dari intervensi dari siapapun dan dari pihak mana pun," ujarnya.



Hal senada disampaikan Kepala Departemen Kominmas PW Nasyiatul 'Aisyiyah Kalteng, Anisa Meutia. Anisa mengatakan NA sebagai organisasi perempuan muda Indonesia turut prihatin atas gejala pelemahan terhadap KPK.

"Nasyiatul 'Aisyiyah juga keberatan jika ada revisi UU KPK karena hal ini dirasa belum saatnya. Harusnya saat ini pemerintah dan lembaga legislatif memperkuat KPK dengan memberikan dukungan agar pemberantasan korupsi berjalan dengan baik, karena korupsi menjadi budaya laten yang tentunya tidak memberikan edukasi yang baik untuk generasi muda," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PW Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kalteng Ilham Syah Putra berharap dan terus melakukan upaya di internal organisasi dan wilayah tataran pelajar berharap literasi tentang UU KPK harus terang benderang agar masyarakat paham akan masalah besar yang tengah dihadapi oleh lembaga independen anti rasuah, yaitu KPK. Ia juga berharap gelombang pembelaan dan dukungan kepada KPK dari masyarakat dan para aktivis makin besar.


AMM Kalteng pun menegaskan akan terus mengawal dan mencari dukungan untuk KPK dari masyarakat Kalteng secara luas dengan hashtag #KamibersamaKPK dan #TolakRevisiUUKPK. Mereka dengan tegas menolak revisi UU KPK dan akan selalu menggaungkan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kami datang hari ini, menyatakan sikap bahwa kami menolak revisi UU KPK, menolak upaya pelemahan terhadap KPK dan kita juga menyatakan secara terbuka bahwa AMM Kalteng bersama KPK, ini bentuk dukungan kami," kata Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Kalteng, Priyono.
(mae/imk)
FOKUS BERITA: KPK di Ujung Tanduk
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com