Sabtu 14 September 2019, 07:26 WIB
Round-Up
Saat Simbol Protes WP KPK Dilucuti
Foto: detikcom
FOKUS BERITA:
KPK di Ujung Tanduk
Jakarta -
Logo milik KPK sempat ditutup kain hitam sebagai bentuk protes Wadah Pegawai (WP) KPK. Mereka memprotes Revisi UU KPK yang akan segera dibahas oleh DPR.
Penutupan tersebut sudah dilakukan sejak Minggu (8/9). Dua logo KPK yang ada di halaman depan dan di atas gedung ditutup dengan kain hitam.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjelaskan penutupan logo tersebut mempunyai makna. Maknanya adalah penutupan itu menunjukkan KPK yang tidak pernah takut dalam berbicara kenyataan.
"Saya meng-quote apa yang disampaikan oleh pelukis, dia mengatakan bahwa saya tidak pernah melukis ketakutan saya, saya tidak pernah melukis mimpi-mimpi saya, tapi saya melukis tentang reality. Saya quote itu saya katakan KPK hari ini tidak pernah takut, KPK tidak pernah bermimpi, tapi KPK bicara kenyataan," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2019).
Kain hitam yang menutupi logo KPK diprotes oleh sejumlah pihak, ada aksi massa yang menolak penutupan logo dan mendukung adanya Revisi UU KPK. Massa yang mengatasnamakan Himpunan Aktivis Indonesia dan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan NKRI berdemo di depan Kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (13/9/2019).
Massa awalnya berdemo dengan melakukan aksi damai. Massa berorasi di halaman gedung KPK dengan membawa bendera dan spanduk.
Salah satu spanduk bertulisan 'KPK Jangan Sok Paling Benar'. "Gerakan kita adalah gerakan mendukung revisi UU KPK," ujar orator.
Namun, aksi tersebut berakhir ricuh karena massa memaksa mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK. Mereka juga mencopot karangan bunga di halaman KPK. Karangan bunga yang dibakar itu merupakan ungkapan dukacita 'atas meninggalnya KPK' sebagai bentuk protes revisi UU KPK.
Karangan bunga yang menolak revisi UU KPK ditumpuk dan dibakar. Padahal, kain hitam dan karangan bunga itu sebelumnya menjadi simbol dari pegawai KPK dan aktivis antikorupsi terkait revisi UU KPK dan proses seleksi capim KPK yang dianggap bermasalah. Sekarang semuanya telah dilucuti massa.
Selain karangan bunga, berbagai benda lainnya juga dibakar seperti ban, botol hingga bambu. Aksi demo tersebut turut merusak logo KPK. Tulisan 'Komisi Pemberantasan Korupsi' yang terpampang di halaman depan gedung KPK rusak. Pelapis huruf 'S' di kalimat 'Komisi' copot.
Sementara itu, tersebar pula video yang memperlihatkan seorang polisi berpangkat Kompol atas nama Bambang H sempat meminta beberapa pegawai KPK mencopot kain hitam di lobi KPK sebelum aksi massa tersebut. Dia beralasan gedung KPK adalah milik pemerintah yang tidak boleh diboikot semacam itu.
"Yang jelas pokoknya nggak boleh kayak gini. Yang jelas kantor negara sebenernya nggak boleh begini. Ini kan milik negara. Ini bukan perusahaan, ini untuk keamanan keseluruhan, ini instansi pemerintah bukan perusahaan. Kalau ini perusahaan saya nggak masalah, ini udah salah kaprah gitu loh. Kantor negara kok gini gitu. Milik negara kok seperti diboikot begini," ujar polisi tersebut.
"Nggak ada pemboikotan kok Pak. Ini kan ditutup juga sama pimpinan Pak Saut," jawab seorang pegawai KPK.
Meski demikian, polisi berhasil mengamankan lokasi hingga kondusif. Dugaan polisi ada kesalahpahaman antara massa dengan WP KPK.
"Tadi ada sedikit kesalahpahaman antara kelompok yang melakukan unjuk rasa terkait dengan hasil keputusan Pansel Capim KPK dengan pegawai atau wadah dari KPK. Dapat kita atasi situasinya dan saat ini kondisi sudah kondusif," kata Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Bastoni Purnomo.
Pimpinan KPK sendiri sudah menyampaikan kegelisahan atas kondisi saat ini. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pengelolaan KPK saat ini akan dikembalikan ke Presiden Jokowi.
"Dengan berat hati pada hari ini kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden Republik Indonesia," kata Agus di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (12/9/2019).
(fdu/knv)
Penutupan tersebut sudah dilakukan sejak Minggu (8/9). Dua logo KPK yang ada di halaman depan dan di atas gedung ditutup dengan kain hitam.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjelaskan penutupan logo tersebut mempunyai makna. Maknanya adalah penutupan itu menunjukkan KPK yang tidak pernah takut dalam berbicara kenyataan.
Kain hitam yang menutupi logo KPK diprotes oleh sejumlah pihak, ada aksi massa yang menolak penutupan logo dan mendukung adanya Revisi UU KPK. Massa yang mengatasnamakan Himpunan Aktivis Indonesia dan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan NKRI berdemo di depan Kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (13/9/2019).
Massa awalnya berdemo dengan melakukan aksi damai. Massa berorasi di halaman gedung KPK dengan membawa bendera dan spanduk.
Salah satu spanduk bertulisan 'KPK Jangan Sok Paling Benar'. "Gerakan kita adalah gerakan mendukung revisi UU KPK," ujar orator.
Namun, aksi tersebut berakhir ricuh karena massa memaksa mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK. Mereka juga mencopot karangan bunga di halaman KPK. Karangan bunga yang dibakar itu merupakan ungkapan dukacita 'atas meninggalnya KPK' sebagai bentuk protes revisi UU KPK.
Karangan bunga yang menolak revisi UU KPK ditumpuk dan dibakar. Padahal, kain hitam dan karangan bunga itu sebelumnya menjadi simbol dari pegawai KPK dan aktivis antikorupsi terkait revisi UU KPK dan proses seleksi capim KPK yang dianggap bermasalah. Sekarang semuanya telah dilucuti massa.
 Demo ricuh di KPK Foto: Ari Saputra |
Selain karangan bunga, berbagai benda lainnya juga dibakar seperti ban, botol hingga bambu. Aksi demo tersebut turut merusak logo KPK. Tulisan 'Komisi Pemberantasan Korupsi' yang terpampang di halaman depan gedung KPK rusak. Pelapis huruf 'S' di kalimat 'Komisi' copot.
Sementara itu, tersebar pula video yang memperlihatkan seorang polisi berpangkat Kompol atas nama Bambang H sempat meminta beberapa pegawai KPK mencopot kain hitam di lobi KPK sebelum aksi massa tersebut. Dia beralasan gedung KPK adalah milik pemerintah yang tidak boleh diboikot semacam itu.
"Yang jelas pokoknya nggak boleh kayak gini. Yang jelas kantor negara sebenernya nggak boleh begini. Ini kan milik negara. Ini bukan perusahaan, ini untuk keamanan keseluruhan, ini instansi pemerintah bukan perusahaan. Kalau ini perusahaan saya nggak masalah, ini udah salah kaprah gitu loh. Kantor negara kok gini gitu. Milik negara kok seperti diboikot begini," ujar polisi tersebut.
"Nggak ada pemboikotan kok Pak. Ini kan ditutup juga sama pimpinan Pak Saut," jawab seorang pegawai KPK.
Meski demikian, polisi berhasil mengamankan lokasi hingga kondusif. Dugaan polisi ada kesalahpahaman antara massa dengan WP KPK.
"Tadi ada sedikit kesalahpahaman antara kelompok yang melakukan unjuk rasa terkait dengan hasil keputusan Pansel Capim KPK dengan pegawai atau wadah dari KPK. Dapat kita atasi situasinya dan saat ini kondisi sudah kondusif," kata Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Bastoni Purnomo.
Pimpinan KPK sendiri sudah menyampaikan kegelisahan atas kondisi saat ini. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pengelolaan KPK saat ini akan dikembalikan ke Presiden Jokowi.
"Dengan berat hati pada hari ini kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden Republik Indonesia," kata Agus di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (12/9/2019).
(fdu/knv)
