Soal Revisi UU KPK, Firli Bahuri: Penegakan Hukum Harus Beri Manfaat

Palembang - Pro-kontra revisi Undang-Undang KPK masih terus bergulir. Irjen Firli Bahuri yang terpilih menjadi Ketua KPK mengatakan penegakan hukum harus memberikan manfaat.

"Saya tidak ingin mengomentari terkait revisi Undang-Undang. Tapi yang pasti, syarat penegakan hukum adalah hukum itu sendiri," ujar Firli Bahuri saat ditemui di ruang VIP Bandara SMB II Palembang, Jumat (13/9/2019).

Baca juga: Rapat Tertutup DPR-Pemerintah soal Revisi UU KPK Dilanjutkan Pekan Depan

Sebagai mantan Deputi Penindakan KPK, Firli mengaku tidak tahu soal revisi UU KPK. Firli menyebut revisi itu adalah kewenangan, hak, dan inisiatif dari DPR dan pemerintah.

"Saya tidak tahu karena ini adalah kewenangan, hak dan inisiatif DPR dan pemerintah. Yang pasti niatnya pasti untuk menuju ke sasaran penegakan hukum, menimbulkan kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan," kata Firli yang kini masih Kapolda Sumsel.

Firli juga menjelaskan soal tujuan penegakan hukum. Dia menyebut ada banyak unsur terlibat jika hukum ingin ditegakkan dan tercapai tujuannya.

"Dalam proses penegakan hukum itu ada tujuan dan syarat. Pertama ya, efektifnya itu adalah hukum itu sendiri, kedua aparat penegak hukum, ketiga sarana dan fasilitas penegakan hukum dan yang keempat adalah budaya hukum itu sendiri," kata Firli.

"Kenapa itu harus ada, adalah dia ingin mencapai tujuan penegak," ujarnya. (ras/idh)