Rapat Tertutup, DPR-Pemerintah Sepakati Revisi UU MD3

Jakarta - DPR dan pemerintah menyepakati rancangan revisi UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Rancangan revisi UU MD3 bakal segera disahkan dalam sidang paripurna DPR.

Keputusan soal kesepakatan revisi UU MD3 itu ditetapkan lewat rapat Panja UU MD3 bersama pemerintah yang diwakili Mendagri Tjahjo Kumolo. Rapat digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Baca juga: DPR-Pemerintah Sepakat Bahas Rancangan Revisi UU KPK dan UU MD3

Rapat dimulai sekitar pukul 14.30 WIB dan berlangsung secara tertutup. Wartawan baru diizinkan masuk ke ruangan rapat pada pukul 16.30 WIB ketika pembacaan hasil rapat.

Materi revisi dalam UU MD3 adalah tentang pimpinan MPR yang tertuang dalam Pasal 15. Muatan pasal yang direvisi berbunyi pimpinan MPR merupakan representasi dari masing-masing kelompok fraksi dan kelompok anggota.

"Penyempurnaan redaksi pada Pasal 15 ayat (1) beserta penjelasannya, sehingga Pasal 15 ayat (1) berbunyi, 'Pimpinan MPR terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merupakan representasi dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota yang dipilih dari dan oleh anggota MPR'," kata Ketua Panja RUU MD3, Totok Daryanto.

"Rumusannya adalah 'Yang dimaksud dengan 'representasi' dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota adalah setiap fraksi atau kelompok anggota mengajukan satu orang pimpinan MPR'," imbuhnya.

Baca juga: Sempat Kritik Wacana 10 Pimpinan MPR, Fahri Kini Bicara 'Sinyal Jokowi'

Seluruh fraksi menyepakati muatan revisi itu. Pemerintah juga setuju dengan muatan revisi UU MD3. Selanjutnya, rancangan revisi UU MD3 akan disahkan dalam paripurna.

"Pemerintah menyetujui secara prinsip substansi rancangan UU perubahan ketiga atas UU MD3 beserta naskah akademiknya dan pemerintah bersedia untuk melanjutkan pembahasan rancangan UU tentag MD3 dalam sidang paripurna dan dapat disahkan menjadi undang-undang," kata Tjahjo.


Simak video "Partai Demokrat Dukung Revisi UU MD3" :

[Gambas:Video 20detik]

(tsa/imk)