Kemensos Sabet Penghargaan Pengelolaan Barang Milik Negara 2019

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Kamis, 12 Sep 2019 19:48 WIB
Foto: Dok. Kemensos
Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras mengatakan kementerian meraih posisi teratas dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan berhak menerima BMN Award dari Kementerian Keuangan.

"Alhamdulillah, tahun 2019 ini, Kemensos meraih juara pertama dalam pengelolaan BMN dalam kategori pengelolaan utilitas BMN untuk satuan kerja besar tingkat kementerian atau lembaga," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/9/2019).

"Hal ini tidak lepas dari komitmen dan arahan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, serta dukungan dari semua pimpinan jajaran Eselon I dan Pimpinan satker dan UPT di seluruh daerah," imbuhnya.

Mewakili Mensos, Hartono menerima langsung plakat penghargaan BMN Award dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam rangkaian Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 bertajuk 'Optimalisasi Informasi Keuangan di Era Digital untuk Indonesia Maju, di Kompleks Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta.


Menurut Hartono Rakernas ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi para pemangku kepentingan dalam penyediaan informasi keuangan negara yang andal dan relevan. Serta, penghargaan BMN Award diberikan kepada 11 dari 87 kementerian atau lembaga yang mengelola BMN, dan dalam kategori pengelolaan utilitas BMN tersebut.

"Untuk satuan kerja terbanyak inilah Kemensos memperoleh penghargaan terbaik/juara kesatu," sebutnya.

Menurutnya, penghargaan ini melengkapi capaian prestasi lainnya yaitu telah tiga kali berturut-turut memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan 2016, 2017 dan 2018.

Serta maturitas SPIP telah masuk pada level tiga dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta capaian lain terkait terkait berbagai inovasi layanan publik dari berbagai satker Kemensos dan prestasi lainnya.

"Ini patut kita syukuri. Keberhasilan ini merupakan buah dari kerja sama, dan komitmen bersama dari seluruh pimpinan dan jajaran di semua unit serta segenap staf Kemensos, dalam pengelolaan BMN dan memperhatikan secara sungguh-sungguh hasil pendampingan yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kemensos. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya," ungkapnya.

Penghargaan ini, kata Hartono, diharapkan dapat menjadi motivasi dan pendorong seluruh pimpinan dan pegawai di semua satuan kerja dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kemensos yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Penghargaan ini agar menjadi pemacu kita semua untuk bekerja keras, semakin cermat dan teliti dalam penertiban, pengelolaan dan pemanfaatan BMN yang besar dan tersebar di seluruh satker dan UPT di seluruh Indonesia," jelasnya

Dalam kesempatan ini, Hartono juga menyatakan, keberhasilan ini juga merupakan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang terbukti berjalan dengan baik yang diindikasikan oleh bertambahnya berbagai inovasi yang dilaksanakan dan penghargaan yang diterima Kemensos.


"Kini, Kemensos sudah berinovasi dalam pengelolaan dalam pemanfaatan atau utilitas BMN yang cukup banyak dan tersebar di berbagai daerah dengan mempersiapkan penggunaan teknologi atau aplikasi Geographic Information System (GIS). Tahun 2019 sudah siap, dan akan segera diterapkan dalam waktu dekat ini," katanya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta semua kementerian atau lembaga untuk terus mengoptimalkan penggunaan BMN dengan menyesuaikan dengan konsep/cara kerja baru mengikuti perkembangan teknologi digital. Misalnya, konsep cost sharing atau open space akan mempengaruhi bagaimana penggunaan BMN secara lebih efisien dan efektif.

"Saya ingin memberikan apresiasi BMN Award kepada kementerian dan lembaga yang telah menggunakan atau utilisasi, melaporkan, dan mengamankan BMN kita dengan baik. Saya ingin menyampaikan juga penghargaan kepada kementerian/lembaga yang memiliki inovasi di dalam penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan BMN," terangnya. (prf/ega)