Eks Pimpinan KPK Haryono Umar Ingin DPR Pilih Capim Paham Pencegahan

Jakarta - Eks pimpinan KPK Haryono Umar meminta DPR memilih calon pimpinan KPK yang paham tentang pencegahan korupsi. Sebab, menurut dia, saat ini upaya pencegahan dan penindakan korupsi yang dilakukan KPK tak berjalan beriringan.

"Pimpinan-pimpinan yang memahami proses pencegahan. Karena begini, saya lihat sampai dengan saat ini antara pencegahan dengan penindakan itu tidak berjalan paralel," kata Haryono dalam diskusi 'Tantangan Pimpinan KPK Baru, Mampu Benahi Internal dan Berantas Korupsi?' di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Haryono mengatakan KPK semestinya sudah mampu memetakan hal-hal yang rentan terjadi korupsi serta modus-modusnya. Ia menilai saat ini upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK baru sebatas kegiatan sosialisasi dan penandatanganan pakta integritas.

"Sekarang itu kita lihat pencegahan itu lebih banyak pada, umpamanya, ke sosialisasi atau apa gitu, pakta integritas segala macam. Harusnya dia (KPK) itu mengerti modusnya," ujarnya.

"Kasus kan sudah banyak, perkara sudah diselesaikan banyak. Artinya modusnya kita semua tahu. Bagaimana rekayasa itu, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pelaporan. Nah, harusnya upaya pencegahan itu mampu mencegah terjadinya korupsi," lanjut Haryono.

Selanjutnya, dia berharap pimpinan KPK yang lolos uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) adalah sosok yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Selain itu, kata Haryono, juga taat terhadap undang-undang.

"Ini juga yang cukup penting, bahwa dia harus memiliki sikap dan perilaku yang baik. Jika berperilaku baik internal maupun eksternal, sikap dan perilaku bagaimana tidak melanggar etika, tidak melanggar peraturan, undang-undang maupun segala macamnya," kata dia.

Kemudian, lanjut Haryono, tak kalah penting pimpinan KPK yang memiliki kompetensi dalam permasalahan hukum pidana korupsi.

"Membutuhkan orang-orang yang paham, memiliki kemempuan pengetahuan terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum terutama pidana korupsi, bagaimana beracara segala macam sehingga dia bisa mengarahkan, bisa mengendalikan, apa yang dilakukan oleh para pegawai KPK," tegasnya. (tsa/fdn)