detikNews
Kamis 12 September 2019, 16:19 WIB

HIPMI Minta Pemerintah Pertimbangkan Larangan Ekspor Nikel

Nurcholis Maarif - detikNews
HIPMI Minta Pemerintah Pertimbangkan Larangan Ekspor Nikel Foto: Dok. HIPMI
Jakarta - Menyikapi larangan ekspor nikel yang diberlakukan pemerintah mulai Januari 2020, Wakil Bendahara Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H Maming, menilai, Menteri ESDM perlu mempertimbangkan lagi kebijakan tersebut karena berdampak pada harga batu bara yang semakin menurun. Akibatnya akan banyak pengangguran karena produsen nikel gulung tikar.

"Sekarang harga batu bara semakin menurun imbas larangan ekspor nikel Januari 2020 dan pemakaian batu bara di Cina juga menurun. Apabila ini tidak diperhatikan dengan baik oleh pemerintah, maka sudah dapat dipastikan akan banyak terjadi pengangguran karena akan banyak tambang nikel dan batu bara yang tutup," ujar Maming dalam keterangan tertulis, Kamis (12/9/2019).

Maming yang pernah menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu tersebut mengatakan, larangan ekspor nikel juga akan berdampak kepada nilai dolar yang semakin tinggi. Hal tersebut terjadi karena semakin sedikitnya komoditas ekspor Indonesia ke luar negeri.


"Kebijakan larangan ekspor nikel tersebut juga akan berdampak kepada nilai dolar yang semakin tinggi lantaran berkurangnya ekspor dari Indonesia untuk luar negeri. Oleh karena itu mungkin perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut dengan tim ekonomi dan menteri ESDM," kata Maming.

"Kami selaku pengusaha berharap bisa didengar aspirasinya. Semoga ke depannya menteri ESDM bisa menyerap aspirasi kami dan mengadakan sebuah diskusi dengan mengundang anggota HIPMI dan para pengusaha nikel, pengusaha tambang dan batu bara, untuk duduk bersama dan mencari jalan keluar yang terbaik bagi masa depan Indonesia," tutup Maming.

Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberlakukan larangan ekspor nikel mulai Januari 2020 lewat Kementerian ESDM. Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot, alasan yang melatarbelakangi munculnya kebijakan tersebut lantaran cadangan sudah mulai menipis dan nikel kadar rendah sudah dapat diolah oleh negara untuk bahan baku baterai mobil listrik.


(prf/ega)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com