ICW: BOS Banyak Menyimpang

Jakarta - Kebijakan pemerintah memberikan bantuan pendidikan bagi pelajar SD dan SLTP patut diacungi jempol. Sayang pelaksanaan bantuan yang bertajuk bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) ternyata banyak menyimpang.Demikian hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dipaparkan di kantornya, Jalan Kalibata Timur IV D, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (27/10/2005).Kebijakan BOS ini merupakan kebijakan dari pemerintah sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga BBM mulai 1 Maret 2005 lalu.Menurut pemantauan ICW, masih terdapat sejumlah masalah dan kekurangsempurnaan pelaksanaan BOS itu, di antaranya, pertama, sebagian besar orangtua murid SD Negeri di Jakarta, Kupang, Semarang, dan Garut sesuai hasil survei Citizen Report Card masih belum mengerti dengan baik kebijakan pemerintah tentang BOS. Survei itu menunjukkan orangtua yang mengaku tahu soal BOS ternyata tidak mengetahui berapa bantuan yang diterima. Hal ini diyakini akibat kurangnya sosialisasi.Kedua, orangtua murid miskin cenderung tidak tahu kebijakan pemerintah dibandingkan orangtua murid yang lebih kaya karena perbedaan akses informasi terhadap sumber.Ketiga, penyelewengan dana sangat mungkin terjadi karena orangtua murid tidak dilibatkan dalam rapat penyusunan anggaran oleh sekolah. Jadi pengawasan orangtua murid akan sangat rendah terhadap dana BOS.Keempat, dana BOS saat ini belum bisa mengurangi semua pungutan yang ada di sekolah. Kelima, kenaikan harga BBM ternyata sangat menyulitkan orangtua murid. Biaya transportasi yang harus dikeluarkan orangtua meningkat sangat besar dibandingkan biasanya. Keenam, desakan ekonomi ini justru ditakutkan akan mendesak keluarga miskin tidak melanjutkan pendidikannya. (san/)