Demokrat Bantah DPR-Pemerintah Berkonspirasi Diam-diam Revisi UU KPK

Jakarta - Pimpinan KPK menengarai ada konspirasi rahasia yang dijalankan DPR dan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang KPK. Tujuannya adalah untuk memperlemah KPK. Partai Demokrat membantah kebenaran adanya pesekongkolan senyap itu.

"Tidak benar," bantah Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang duduk di DPR, Syarief Hasan, kepada wartawan, Kamis (12/9/2019).

Baca juga: Jawab Laode Syarif soal Konspirasi, Anggota Komisi III Ingatkan Kesantunan

Pimpinan KPK mengaku tak tahu pasal-pasal apa saja yang hendak direvisi DPR. Sebagai anggota dewan, Syarif menjelaskan pembahasan suatu undang-undang hanya dibahas oleh pihak terkait saja.

"Yang diajak tentunya pemerintah dan stakeholder lainnya. (Sebab KPK tidak diajak) Ini mekanisme pembuatan Undang-Undang di DPR," kata Syarif.

Kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirim Surat Presiden (Surpres) Revisi UU KPK. Jokowi tidak menolak revisi UU itu melainkan mengirim Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan maksud untuk memperbaiki DIM yang dipunyai DPR saat ini.

Merespons perkembangan terbaru itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai konspirasi rahasia tengah dijalankan DPR dan pemerintah. Itu adalah pertanda buruk.

Baca juga: Soal Isu Konspirasi Rahasia, PDIP: Jangan Biarkan KPK di Zona Nyaman

"Ini preseden buruk dalam ketatanegaraan Indonesia, dimana DPR dan Pemerintah berkonspirasi diam-diam untuk melucuti kewenangan suatu lembaga tanpa berkonsultasi atau sekurang-kurangnya memberitahu lembaga tersebut tentang hal-hal apa yang akan direvisi dari undang-undang mereka. Ini jelas bukan adab yang baik," kata Syarif kepada wartawan, Rabu (11/9) kemarin.

(dnu/fjp)