2019/09/11 17:15:45 WIB
Soal Penyadapan Izin Dewas, Capim KPK Lili: Tidak Pas, Bukan Tak Setuju
Halaman 1 dari 2
Lili Pintauli Siregar Jalani Uji Capim KPK di DPR. (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -
Capim KPK Lili Pintauli Siregar menanggapi rencana revisi UU KPK tentang penyadapan harus seizin Dewan Pengawas (Dewas). Lili menilai penyadapan harus izin Dewas tidak pas.
"Bukan soal begitu, tetapi ini dilihat. (Penyadapan) teknis, teknis banget. Bagi saya, itu (penyadapan harus izin Dewas) tidak pas, bukan tidak setuju, tidak pas," kata Lili setelah fit and proper test di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).
Pembentukan Dewas merupakan salah satu poin dalam revisi UU KPK. Lili berpendapat tugas Dewas sebatas menangani masalah etik, baik etik pegawai maupun pimpinan KPK.
"Dewas bagi saya kalau substansi soal penyadapan nggaklah, itu kan sangat teknis. Tapi mungkin soal etik ya. Tidak berjalannya etik di internal, bagaimana kelakuan-kelakuan pegawai, misalnya, atau pimpinan, itu bolehlah diawasi. Tapi kalau sampai sangat substansi, kayanya nggak deh," terang Lili.
"Bukan soal begitu, tetapi ini dilihat. (Penyadapan) teknis, teknis banget. Bagi saya, itu (penyadapan harus izin Dewas) tidak pas, bukan tidak setuju, tidak pas," kata Lili setelah fit and proper test di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).
"Dewas bagi saya kalau substansi soal penyadapan nggaklah, itu kan sangat teknis. Tapi mungkin soal etik ya. Tidak berjalannya etik di internal, bagaimana kelakuan-kelakuan pegawai, misalnya, atau pimpinan, itu bolehlah diawasi. Tapi kalau sampai sangat substansi, kayanya nggak deh," terang Lili.
