Komisi I Minta Menlu Pertimbangkan Surati Inggris soal Benny Wenda

Foto: Raker Kemlu dengan Komisi I DPR. (Nur Azizah/detikcom).

Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Hamzah Tanjung meminta Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi mempertimbangkan untuk menyurati pemerintah Inggris terkait tokoh separatis Papua Benny Wenda. Asril menyebut Benny bisa membuat pemerintah Indonesia kerepotan kalau dibiarkan.

"Artinya kita mungkin perlu membahas dengan Inggris atau kirim surat. Ini agak repot. Kalau nggak disanggupi oleh Inggris, malu kita. Kalau dia (Benny Wenda) dibiarkan saja, ini kita juga repot," kata Asril dalam rapat kerja bersama Kemlu di ruang rapat Komisi I, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Asril meminta Retno mempertimbangkan untuk mengirim surat kepada pemerintah Inggris terkait Benny Wenda. Ia juga meminta Retno mengingatkan para perwakilan Indonesia di luar negeri soal sepak terjang Benny Wenda.

"Hanya mengingatkan saja, Benny Wenda itu memang sulit kita tebak ya. Kita ke Afrika Selatan, dia ke Afrika Selatan. Kita ke Kazakhstan, dia ke Kazakhstan dulu. Sehingga kita perlu mengingatkan duta besar, mudah-mudahan Kemlu sudah mengingatkan para dubes dan perwakilan yang 132 di luar negeri itu. Mudah-mudahan ini bisa diingat terus," ujarnya.

Asril lalu menceritakan kunjungannya ke Inggris dan bertemu dengan Parlemen Inggris. Menurut Asril, Parlemen Inggris meminta agar Benny tidak terlalu dipublikasikan agar namanya tidak membesar.

"Kemarin kita ke Inggris, kita ketemu dengan parlemen Inggris. Tapi menurut mereka itu 'ah Benny Wenda tidak usah terlalu disebut-sebut, jangan dipublikasi, nanti tambah besar dia', gitu jawabannya dia di sana. Sedangkan Badan Siber, BSSN-nya di Inggris itu juga demikian, dia terlalu teknis jadi tidak menangani masalah politik, masalah Benny Wenda, acuh saja. Pokoknya caranya siber itu begini," ujar Asril.

"Tapi yang saya tangkap dari parlemen sana, 'Benny Wenda itu jangan sering-sering disebut-sebut, jangan dipublikasikan, nanti gede'. Tapi gimana ya, ndak dipublikasikan tapi besar dia? Ini yang kita ingatkan," imbuhnya.

Anggota Komisi I F-PPP Lena Maryana Mukti pun meminta Kemlu menjadi ujung tombak agar tidak terjadi internasionalisasi isu Papua. Lena menyinggung soal debat Benny Wenda dan Yenny Wahid dalam acara The Stream, Al Jazeera.

"Saya melihat bahwa Kemlu harus menjadi ujung tombak untuk mencegah terjadinya internasionalisasi terhadap isu Papua. Karena kebetulan minggu lalu kami berada di luar negeri dan mengikuti perbincangan yang ditayangkan oleh Al Jazeera Stream. Kemarin diangkat isu tentang Papua, dihadirkan di situ Benny Wenda dan berhadap-hadapan dengan Yenny Wahid dan salah satu jurnalis yang tinggal di Autralia," ucap Lena.

Terkait isu Papua, Retno meminta izin untuk menjawabnya dalam forum tertutup. Rapat kerja Kemlu dengan Komisi I DPR kemudian diskor dan dilanjutkan secara tertutup.