Mendagri Cari Dasar Hukum Usul Pecah Provinsi di Papua

Sebab, kata Tjahjo, hal itu tertuang dalam UU No 45/1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

"Jadi bukan istilahnya daerah otonomi baru, diatur UU Tahun 1999," ujarnya.

Soal pemekaran di Papua-Papua Barat itu sebelumnya disampaikan tokoh Papua, Abisai Rollo yang dituangkan dalam 10 permintaan yang diserahkan ke Presiden Jokowi.

Baca juga: Poin Ke-8 Aspirasi Tak Dibaca di Depan Jokowi, Ini Penjelasan Tokoh Papua

Jokowi mengatakan tidak bisa melakukan pemekaran terhadap 5 wilayah di Papua dan Papua Barat. Namun ia masih mengkaji jika pemekaran dilakukan di 2-3 wilayah.

"Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tapi bapak menyampaikan, tambahan lima. Ini total atau tambahan? Saya iya, tapi mungkin tidak lima dulu. Mungkin kalau nggak dua, tiga. Ini kan perlu ada kajian," ujar Jokowi di Istana Negara, Selasa (10/9).
(tsa/haf)