JK soal Banyaknya OTT KPK: Kalau Makin Kurang Itu Prestasi

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai pemberantasan korupsi berhasil bila makin sedikit pejabat yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. JK menganggap, jika makin banyak yang tertangkap, itu bukanlah prestasi.

"Jadi ada perbedaan persepsi, bagi masyarakat yang dianggap sukses itu, kalau makin banyak ditangkap. 10 menteri, 20 gubernur, puluhan bupati atau anggota DPR. Prestasi yang benar ialah kalau makin kurang orang yang ditangkap, karena korupsi sudah berkurang. Itu prestasi," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019)

Baca juga: JK soal Efek KPK: Pejabat BUMN Bukan Lagi Hati-hati, Tapi Sudah Takut

JK menuturkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi landasan untuk penindakan korupsi. Dia menyebut perlu ada revisi terhadap UU tersebut.

"Kita tidak mengurangi kewenangan untuk pemberantasan korupsi. Tetapi suatu kerangka yang mempunyai batas dan juga ada hukumnya dan ada HAM-nya," jelas JK.

Terkait usulan pegawai KPK menjadi ASN, JK menyebut status ASN tidak akan mempengaruhi independensi. Dia mengatakan penegak hukum lainnya juga ASN dan tak terpengaruh independensinya.

"Hakim juga ASN, apa hakim tidak bisa independen? Tidak berarti ASN berarti tidak independen, tidak. Tergantung caranya, polisi tidak mencampuri proses kok. Pemerintah tidak mencampuri proses selama proses itu sesuai dengan aturan yang ada," tuturnya.

Baca juga: Respons JK, KPK Sebut SP3 Bisa Disalahgunakan

JK mengatakan, sebagai lembaga pemerintah, seharusnya pegawainya juga diatur dengan benar. Dia mengatakan semua yang bekerja di lembaga pemerintah merupakan ASN.

"Jadi ASN itu justru kita memberikan kepastian bahwa dia diatur dengan benar. Karena pemerintah, semua yang bekerja di lembaga pemerintah itu ASN," jelasnya. (fdu/idh)