Presiden-Menkeu Tidak Kompak

Jakarta - Drama tak lucu dipertontonkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menkeu Jusuf Anwar dalam menyikapi kasus anggaran lembaga kepresidenan. Dalam satu hari, para pejabat di Istana Kepresidenan dan Departemen Keuangan terlibat saling lempar tanggung jawab.Saling bantah ini berawal dari adanya kenaikan anggaran untuk lembaga kepresidenan tahun 2006 dari Rp 727,2 miliar menjadi Rp 1,147 triliun atau terjadi kenaikan Rp 419,9 miliar. Terhadap kenaikan sekitar 57 persen ini, Presiden SBY mengaku kaget."Presiden kaget sekali membaca berita mengenai kenaikan anggaran kepresidenan. Presiden sama sekali belum pernah diberi laporan soal kenaikan anggaran dengan jumlah sebesar itu," kata Juru Bicara Presiden, Andi Mallarangeng , Rabu (26/10/2005) di Istana Kepresidenan.Anggaran tersebut antara lain untuk operasional presiden Rp 24 miliar, carter pesawat presiden Rp 50 miliar, anggaran operasional khusus wapres Rp 12 miliar dan carter pesawat Rp 12 miliar. Atas kenaikan tersebut, lanjut Andi, presiden akan meninjau kembali kenaikan itu pada tingkat semestinya. Presiden akan segera memanggil dan membahas dengan para menteri terkait.Namun, tak selang lama berselang, pernyataan Andi Mallarangeng dimentahkan oleh Menteri Keuangan Jusuf Anwar. Menurut Menkeu, proses penyusunan anggaran untuk departemen dan lembaga kepresidenan sudah dibahas dalam sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden SBY. "Jadi kenaikan itu sepengetahuan Presiden," kata Jusuf Anwar.Anehnya lagi, saling lempar tanggung jawab terjadi kembali saat membahas penggunaan anggaran. Kepala Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional (Bappeki) Depkeu Anggito Abimanyu menyatakan peningkatan anggaran lembaga kepresidenan sangat rasional dan tak terelakkan, karena di antaranya akan digunakan untuk membeli pesawat kepresidenan. Pembelian pesawat akan dilakukan, karena transportasi udara sangat penting. "Pembelian pesawat merupakan investasi, daripada sewa pesawat, lebih baik punya pesawat VIP," katanya.Namun, tak lama pernyataan Anggito itu langsung dibantah oleh Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Menurut Sudi, pihaknya belum pernah membuat anggaran untuk membeli pesawat. "Tak ada rencana untuk membeli pesawat kepresidenan. Tanya saja kepada yang memberi informasi itu," kata Sudi lantang.Tentu saja, pernyataan para pejabat di kedua lembaga ini menimbulkan tanda tanya dan membuat bingung masyarakat. Ada apa dengan Presiden SBY dan Menkeu Jusuf Anwar? Apalagi, presiden dan menteri keuangan ini seharusnya sinkron. Kalau sudah tak kompak menyikapi kasus sensitif, ada apa di balik mereka? Benarkah ini bagian dari pertarungan antarkubu di tengah isu reshuffle? Atau ini bibit-bibit reshuffle? (jon/)