"Mengenai revisi UU KPK, banyak orang mengomentari ini tanpa tahu lebih dahulu yang direvisi apa. Saya sendiri khawatir jangan-jangan revisinya untuk menambah kewenangan KPK," Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Siswono Yudo Husodo di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Hal tersebut disampaikan Siswono dalam acara Dialog Refleksi Akhir Masa Jabatan Parlemen Periode 2014-2019. Siswono juga menyinggung soal Dewan Pengawas KPK yang merupakan salah satu yang dibahas dalam revisi UU tersebut.
Sementara itu, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto turut mengomentari polemik soal seleksi calon pimpinan (capim) KPK. Airlangga mengatakan selama ini DPR telah memilih pimpinan KPK yang kredibel.
"Terkait dengan sekarang DPR masih ada PR terkait Komisioner KPK dan yang lain, tetapi kita berpengalaman dalam pemilihan KPK kan selalu keluar pimpinan yang kredibel dan berintegritas. Dan ini bukan pertama kali DPR memilih Komisioner KPK," ujar Airlangga dalam kesempatan yang sama.
Airlangga optimistis para capim KPK yang ada sekarang berintegritas. Ia meminta semua pihak percaya pada hasil seleksi yang dilakukan Pansel Capim KPK.
"Tentu saya juga optimis bahwa nanti akan keluar calon-calon yang memang berintegritas, karena ini sudah keluar dari Pansel. Kan DPR tidak melakukan seleksi sendiri, tetapi ini sudah melalui panitia seleksi yang sudah memproses. Tentu kita juga harus percaya bahwa ini adalah hasil seleksi yang sudah dipertimbangkan secara matang oleh panitia seleksi. Pansel juga yang meloloskan capim (KPK) di periode lalu," ujar Airlangga. (azr/jbr)
