OSO soal Revisi UU KPK: Tentunya Kita Tidak akan Melemahkan

Jakarta - Revisi UU KPK yang menjadi RUU usulan DPR menuai kontroversi. Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menyatakan masih mempelajari revisi UU No 30/2002 itu.

"Kami sedang mempelajari ini secara mendalam. Nggak bisa kita tiba-tiba pro ini, pro itu, nggak," kata OSO di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Baca juga: Komisi III DPR: Revisi UU KPK Tak Jadi 'Barang' Tanpa Surpres Jokowi

Namun, OSO yakin revisi UU KPK tidak akan melemahkan lembaga antirasuah itu. Menurut dia, revisi terhadap UU KPK bertujuan untuk memperkuat lembaga KPK.

"Tentunya kita tidak akan melemahkan KPK. Itu prinsipnya," ujar dia.



Pada Kamis (5/9), DPR menyepakati revisi UU KPK menjadi RUU usulan DPR. Rencana revisi ini menuai kontroversi.

Dalam draf revisi UU KPK kali ini, kewenangan KPK makin dibatasi dengan adanya dewan pengawas. Penyadapan hingga penggeledahan harus seizin dewan pengawas tersebut. Revisi UU KPK juga mengatur soal penghentian kasus.

Baca juga: Anggota Baleg DPR: Revisi UU KPK Seimbangkan Pencegahan dan Penindakan

KPK menolak revisi tersebut. Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan KPK kini ada di ujung tanduk.

"Kami harus menyampaikan kepada publik bahwa saat ini KPK berada di ujung tanduk," kata Agus di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (5/9). (tsa/gbr)