detikNews
2019/09/10 07:46:10 WIB

Anggota Baleg DPR: Revisi UU KPK Seimbangkan Pencegahan dan Penindakan

Mochamad Zhacky - detikNews
Halaman 1 dari 2
Anggota Baleg DPR: Revisi UU KPK Seimbangkan Pencegahan dan Penindakan Foto: Hendrawan Supratikno (Tsarina Maharani/detikcom)
Jakarta - Ahli hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riewanto menilai revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 hanya akan membuat KPK menjadi lembaga pencegahan korupsi. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hendrawan Supratikno tak sepakat dengan penilaian Agus.

"Lembaga antirasuah seperti KPK memiliki fungsi pencegahan dan penindakan. Pencegahan lebih bersifat jangka panjang, edukatif dan sistemik. Penindakan lebih heroik dan populer. Keduanya penting dan harus dikombinasikan dengan baik dan saling melengkapi," kata Hendrawan kepada wartawan, Senin (9/9/2019).




Menurut Hendrawan, revisi UU akan membuat tata kelola KPK menjadi lebih baik. Selain itu, dia berpendapat bahwa revisi UU juga akan menghindarkan KPK dari penyimpangan.

"Revisi UU KPK menyeimbangkan kepentingan membangun lebih yang efektif dan kredibel, tetapi juga memiliki tata kelola yang sehat dan tidak rentan terhadap penyimpangan," jelasnya.




Anggota Baleg dari Fraksi PDIP itu meminta publik tidak menilai negatif revisi UU KPK. Sebab, Hendrawan mengatakan pembahasan revisi juga belum dilakukan.

"Jadi kita tak perlu apriori terhadap arah dan substansi revisi, sejauh itu dilakukan dengan mengedepankan penguatan kelembagaan secara objektif dan rasional," ujar dia.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com