Beda 2 Eks Komisioner KPAI Soal Polemik dengan PB Djarum

Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terlibat polemik dengan PB Djarum terkait audisi bulutangkis yang diikuti anak-anak. KPAI menuding ada eksploitasi terhadap anak-anak yang ikut audisi bulutangksi demi promosi merek Djarum.

Ada perbedaan pendapat pada dua eks komisioner KPAI. Satu mendukung langkah KPAI dalam mencegah eksploitasi anak. Satu pendapat lain menyatakan tak ada eksploitasi dalam audisi PB Djarum.

Pendapat pertama disampaikan eks komisioner KPAI periode 2007-2010, Hadi Supeno yang menyayangkan sikap pihak yang menyalahkan KPAI. Dia mengatakan langkah KPAI dalam melakukan pengawasan untuk mencegah eksploitasi anak sudah benar. Menurutnya, semestinya masyarakat mendukung KPAI.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di semua negara maju, rokok ditolak menjadi sponsor. Di Indonesia malah para pelaku olahraga yang mengejar. Ketika KPAI mengingatkan justru disalahkan, ini namanya bangsa keblinger," ujar Supeno saat dihubungi detikcom, Senin (9/9/2019).

Mantan Komisioner KPAI periode 2007-2010, Hadi Supeno (Foto: Istimewa)

Mantan Wakil Bupati Banjarnegara ini memberi saran agar melakukan penjaringan bibit terus dilakukan tanpa embel-embel promosi. Misalnya, tidak ada jersey anak bertuliskan merek rokok. Dia mengatakan dalam undang-undang, anak-anak dilarang dilibatkan dalam kampanye rokok.

"Selain rokok, seperti halnya melarang anak dalam perjudian, narkoba, politik, perang dan sebagainya," terangnya.

Pendapat berbeda disampaikan eks Sekretaris KPAI Erlinda. Erlinda meminta polemik ini disikapi dengan bijak dan menegaskan tidak ada eksploitasi anak dalam audisi badminton PB Djarum.

Masih banyak yang berharap PB Djarum tidak menutup audisi bulutangkis (Foto: ist.)

Menurut Erlinda, dalam audisi badminton PB Djarum memang benar ada merek sebuah rokok. Namun dia memandang rokok dan persoalan audisi badminton PB Djarum merupakan hal yang berbeda.

"Satu sisi betul di situ adalah rokok, tapi di satu sisi di sini adalah pembibitan terhadap anak bangsa kita, dan audisi di sini. Saya katakan secara jelas, tidak ada eksploitasi (anak)," ujar Erlinda di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/9).

Erlinda meminta KPAI tak buru-buru menyimpulkan jika ada logo Djarum di jersey audisi sebagai bentuk eksploitasi anak. Erlinda mengusulkan agar nama audisi tersebut diganti agar anak-anak berbakat tetap bisa ikut audisi.

"Artinya di sini, yuk segera, siapa pun yang menjadi mediatornya bukan berarti mematikan minat bakat anak-anak kita, tapi juga seperti apa. Tadi sudah saya sampaikan, kenapa tidak kita ganti saja, bukan audisi Djarum, tapi misalnya audisi bulu tangkis anak berprestasi atau silakan saja dengan nama-nama yang lain," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, KPAI menyatakan mendukung audisi bulutangkis. Namun KPAI mengingatkan harus ada peraturan yang ditaati. Polemik ini bermula saat KPAI memandang PB Djarum mengeksploitasi anak lewat audisi bulutangkis demi promosi merek dagangnya bahwa PB Djarum adalah salah satu produsen rokok ternama di Indonesia.

"Prinsipnya audisi dan pengembangan bakat minat anak di bidang bulutangkis mesti kita support, tetapi nggak boleh melanggar regulasi yang ada," kata Ketua KPAI Susanto saat dikonfirmasi, Minggu (8/9).

Eks Sekretaris KPAI, Erlinda (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Kritik KPAI ini membuat PB Djarum memutuskan menghentikan audisi umum pencarian bakat bulutangkis pada 2020. PB Djarum menyebut ingin mereduksi polemik yang mencuat terkait tuduhan eksploitasi anak-anak dari KPAI. Banyak pihak yang menyayangkan keputusan PB Djarum.

"Sesuai dengan permintaan pihak terkait, pada audisi kali ini, kami menurunkan semua brand PB Djarum. Karena dari pihak PB Djarum sadar untuk mereduksi polemik (eksploitasi anak) itu kami menurunkannya," ucap Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation Yoppi Rasimin dalam situs resmi PB Djarum. (jbr/jbr)