Arsul Sani Perkirakan Revisi UU KPK Jadi Bahasan Dominan Seleksi Capim

Jakarta - Anggota Komisi III DPR dari F-PPP, Arsul Sani, mengatakan revisi UU KPK bakal jadi bahasan dominan dalam uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK. Menurut dia, Komisi III DPR bakal mempertimbangkan soal sikap para capim terhadap revisi UU KPK.

"Saya memperkirakan isu tentang revisi UU KPK akan menjadi salah satu di antara beberapa isu atau topik yang akan dominan ditanyakan para anggota Komisi III," kata Arsul di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Baca juga: Pembuatan Makalah Selesai, Ini Jadwal Uji Kelayakan Capim KPK di DPR

Ia menilai bakal sulit bagi capim KPK untuk lolos uji kepatutan dan kelayakan jika tidak setuju revisi UU KPK. Namun Arsul menegaskan sikap terhadap revisi UU KPK bukan jadi satu-satunya syarat penilaian.

"Saya kira itu susah (terpilih kalau tidak setuju revisi UU KPK). Saya hanya bisa menjawab atas nama PPP. PPP tidak akan menjadikan itu sebagai faktor dominan. Karena kami harus konsisten bahwa penilaian utama terdiri atas tiga komponen. Pertama, integritas. Kedua, kompetensi. Ketiga, leadership," ujar dia.

Baca juga: Capim Firli soal Revisi UU KPK: Tak Ada Upaya Pelemahan KPK

Arsul berharap para capim tidak berubah sikap di tengah jalan andai duduk di kursi pimpinan KPK. Karena itu, DPR mewacanakan penandatanganan 'kontrak politik' untuk memastikan konsistensi capim.

"Kami sudah pernah merasakan periode sebelumnya terjadi perubahan sikap tanpa alasan yang jelas, kecuali semata tidak ingin kehilangan popularitas di mata masyarakat sipil atau di ruang publik. Kita nggak boleh seperti itu penegak hukum," tegas Arsul.

Baca juga: Komisi III DPR Akan Minta Capim KPK Teken Kontrak Politik

DPR hari ini menggelar uji kepatutan dan kelayakan capim KPK dengan agenda pembuatan makalah. Selanjutnya, uji kepatutan dan kelayakan dilakukan pada 11-12 September 2019 dengan agenda tes wawancara. (tsa/idn)